Akal Bulus di Balik Dewan Perdamaian Gaza: Menyoal Iuran Rp 16,7 Triliun dan Tanggung Jawab Moral

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Kabar mengenai rencana Prabowo Subianto untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 16,7 triliun kepada Dewan Perdamaian Gaza demi rekonstruksi Palestina memantik diskusi serius. Di satu sisi, langkah ini mencerminkan solidaritas kemanusiaan yang kuat. Namun, di sisi lain, tersimpan kekhawatiran mendalam mengenai jebakan geopolitik yang dirancang oleh aktor-aktor utama di balik kehancuran Gaza itu sendiri, yakni Israel dan Amerika Serikat.

Antara Kedermawanan dan Realitas Kantong Negara

Sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip kemanusiaan, Indonesia memang tidak boleh pelit. Membantu saudara yang tertindas adalah kewajiban moral, apalagi terhadap rakyat Palestina yang sedang menghadapi genosida. Jika negara memiliki dana berlebih, angka triliunan rupiah bukanlah masalah demi menegakkan kemanusiaan.

Namun, realitas fiskal tidak bisa diabaikan. Jika kondisi keuangan negara sedang "cekak", besaran sumbangan tentu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita. Jangan sampai keinginan untuk terlihat heroik di panggung internasional justru membebani stabilitas ekonomi dalam negeri yang juga sedang membutuhkan perhatian.

Logika Terbalik: Mengapa Kita yang Membayar Kerusakan Mereka?

Ada cacat logika yang fatal dalam skenario Dewan Perdamaian Gaza ini. Secara etika dan hukum internasional, pihak yang menghancurkanlah yang wajib membangun kembali. Gaza luluh lantak bukan karena bencana alam, melainkan akibat bombardir brutal Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat.

Lalu, mengapa sekarang negara-negara anggota Dewan Perdamaian Gaza yang justru diminta "saweran" untuk membangun kembali puing-puing tersebut? Seharusnya, dana rekonstruksi sepenuhnya ditanggung oleh Tel Aviv dan Washington. Melemparkan beban biaya ini kepada negara lain adalah bentuk lari dari tanggung jawab atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Ini adalah preseden buruk di mana pelaku perusakan lepas tangan, sementara komunitas internasional diminta membersihkan kekacauannya.

Ilusi Kemerdekaan dan Skenario Keamanan Palsu

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: Jika Gaza selesai dibangun dengan uang kita, apakah ada jaminan Israel dan AS akan menyerahkan wilayah tersebut kepada Palestina sebagai negara berdaulat?

Melihat rekam jejak historis, rasanya hal tersebut sangat mustahil. Dana besar ini berpotensi hanya menjadi "upeti" untuk membersihkan puing, namun tidak akan pernah membeli kemerdekaan. Israel dan AS sangat mungkin menggunakan retorika diplomatis—bahkan mungkin memutarbalikkan pernyataan Prabowo—sebagai helah untuk tetap mencengkeram Gaza.

Alasannya klasik: keamanan. Narasi bahwa "posisi Israel belum aman" akan terus didaur ulang. Bukan tidak mungkin, skenario jahat (false flag) akan dimainkan. Ledakan bom di Tel Aviv atau kota lain di Israel bisa saja direkayasa untuk melegitimasi pendudukan yang berkelanjutan. Dengan dalih "menjaga kepentingan keamanan negara", setiap jengkal tanah Palestina yang sudah dirampas, termasuk Gaza yang sudah dibangun ulang, akan tetap berada di bawah kendali militer Zionis.

Waspada Agenda "Israel Raya"

Kita tidak boleh naif membaca peta politik Timur Tengah. Ada ambisi ideologis yang lebih besar daripada sekadar menduduki Gaza, yaitu cita-cita mendirikan "Israel Raya". Wilayah yang mereka incar tidak hanya seluruh Palestina, tetapi melebar hingga sebagian Mesir, Arab Saudi, Irak, serta mencakup seluruh Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Dalam konteks ambisi ekspansionis ini, sangat kecil kemungkinannya Israel akan sukarela mengembalikan tanah yang sudah mereka duduki. Dewan Perdamaian Gaza dan iuran triliunan rupiah ini dikhawatirkan hanyalah "akal bulus" diplomasi untuk meredam kemarahan dunia sembari memperkuat cengkeraman mereka di tanah jajahan.

Indonesia harus waspada. Bantuan kemanusiaan adalah wajib, tetapi terjebak dalam skema yang justru melanggengkan penjajahan adalah kesalahan fatal. Jangan sampai uang rakyat Indonesia dipakai untuk membiayai rekonstruksi wilayah yang pada akhirnya tetap dikuasai oleh penjajah. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan)