Pendidikan Tinggi dan Tanggungjawab Peradaban: Refleksi di Tengah Disrupsi dan Ketidakpastian Global

Oleh ; Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag

LANGIT7.ID-Setiap tanggal 1 Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum untuk merenungkan kembali arah dan cita-cita pendidikan nasional. Tahun ini, perayaan itu berlangsung di tengah turbulensi global yang belum pernah terjadi sebelumnya: geopolitik yang tidak stabil, krisis ekologi yang mengancam, dan paling mutakhir, gelombang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang telah memasuki hampir seluruh dimensi kehidupan manusia.

Pertanyaan yang mendesak bukan sekadar apa yang harus diajarkan, melainkan peradaban macam apa yang sedang kita bangun?

Indonesia hari ini memiliki sistem pendidikan keempat terbesar di dunia, dengan lebih dari 9 juta mahasiswa yang tersebar di 3.113 perguruan tinggi 83 negeri dan 3.030 swasta (UNESCO Institute for Statistics, 2023). Angka partisipasi pendidikan tinggi (Gross Enrollment Ratio) mencapai 44,88 persen pada 2023, naik signifikan dari 36,31 persen satu dekade lalu (World Bank, 2024).

Ini adalah pencapaian kuantitatif yang patut disyukuri. Namun di balik angka-angka tersebut, terdapat krisis kualitatif yang membutuhkan perhatian serius: krisis moral, krisis integritas, dan krisis makna.

Krisis Moral di Tengah Ekspansi Kuantitas

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang diterbitkan Transparency International pada 2024 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 (sangat bersih/ persepsi korupsi paling rendah), menempati peringkat ke-115 dari 180 negara, sebuah indikator pahit bahwa ekspansi pendidikan belum berbanding lurus dengan penguatan integritas bangsa.

Kajian lain memperlihatkan meningkatnya kasus ketidakjujuran akademik, plagiarisme, dan kemerosotan etika kampus yang terjadi justru pada era paling melek teknologi dalam sejarah pendidikan kita.

Fenomena ini bukan semata krisis institusional. Ia adalah simtom dari pendidikan yang terlalu lama memenangi pertaruhan kuantitas sembari mengabaikan mutu moral. Thomas Lickona (Educating for Character, 1991) telah lama mengingatkan bahwa sekolah dan perguruan tinggi tidak bisa mengelak dari tanggung jawab moral: mereka adalah agen pembentukan karakter, bukan sekadar lembaga transmisi pengetahuan.

Dalam konteks Indonesia, kegagalan mengintegrasikan pendidikan karakter secara holistik telah menghasilkan apa yang oleh Carr dan Mitchell (2007) disebut sebagai moral gap, jurang antara kapasitas intelektual dan kematangan etis lulusan perguruan tinggi.

Data nasional menunjukkan tren mengkhawatirkan: pelanggaran disiplin dan perilaku tidak jujur di dunia pendidikan Indonesia meningkat 18 persen pada periode 2019–2022 (Habibah et al., 2022). Globalisasi dan homogenisasi budaya digital, sebagaimana dianalisis oleh Arar et al. (2022), telah mengikis nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kesantunan, dan spiritualitas yang menjadi fondasi identitas bangsa.

Kaum muda yang paling rentan terhadap arus ini justru adalah mereka yang duduk di bangku perguruan tinggi.

Badai Disrupsi Kecerdasan Buatan: Ruptur Peradaban

Pada Desember 2025, filsuf Prancis Eric Sadin yang diundang berbicara di UNESCO dalam rangka World Futures Day, memperingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai “civilizational rupture”, ruptur peradaban akibat kecerdasan buatan generatif (UNESCO, 2025).

Peringatan itu bukan hiperbolik. Laporan UNESCO AI and the Future of Education: Disruptions, Dilemmas and Directions (2025), setebal 160 halaman yang diluncurkan di Digital Learning Week Paris, menegaskan bahwa AI kini bukan lagi alat bantu, melainkan telah mengubah asumsi-asumsi dasar tentang pengajaran, pembelajaran, dan hakikat pengetahuan itu sendiri.

Yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang para peneliti sebut sebagai cognitive atrophy, melemahnya kemampuan berpikir kritis, memori jangka panjang, dan kapasitas penalaran mendalam akibat ketergantungan pada AI (UNESCO, 2025).

Jika perguruan tinggi gagal merespons, kita akan melahirkan generasi yang fasih berbicara dengan mesin tetapi buta terhadap nilai-nilai kemanusiaan. UNESCO juga memperingatkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat dan refleksi pedagogis yang serius, AI berpotensi memperdalam ketimpangan dan melemahkan relasi-relasi manusiawi yang menjadi jantung dari proses pendidikan itu sendiri.

Pada level makro, laporan UNESCO (2025) mencatat bahwa 739 juta anak muda dan orang dewasa di seluruh dunia masih buta huruf, sementara transformasi digital menambah lapisan baru ketimpangan di atas ketimpangan lama.

Di sisi lain, riset V-DEM Institute (2025) mengungkapkan bahwa 72 persen populasi dunia kini hidup di bawah rezim otokratis, dan separuh populasi global menyatakan ketidakpercayaan kepada pemerintahnya (UN DESA & UNU-WIDER, 2025). Konteks ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi beroperasi di medan yang bukan hanya berubah, melainkan sedang retak.

Tanggung Jawab Peradaban Perguruan Tinggi

Di sinilah perguruan tinggi dipanggil untuk mengingat kembali misinya yang paling mendasar. Martha Nussbaum, dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton University Press, 2010), berargumen dengan keras bahwa pendidikan yang semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keahlian teknis akan menghasilkan “mesin yang berpengetahuan” namun miskin imajinasi demokratis dan empati moral.

Perguruan tinggi, tegasnya, adalah benteng terakhir pembentukan warga negara yang mampu berpikir kritis, berempati, dan berkomitmen pada keadilan.

Dalam tradisi intelektual Islam, amanah ini bahkan lebih fundamental. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah (abad ke-14), memahami ilmu bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan atau ekonomi, melainkan sebagai wasilah menuju al-tamaddun, peradaban yang berkeadaban.

Amin Abdullah (2006), pemikir Islam Indonesia dari UIN Yogyakarta, melalui paradigma integrasi-interkoneksi, mengajak perguruan tinggi Islam untuk tidak memisahkan ilmu dari nilai, nalar dari iman, sains dari etika. Perguruan tinggi Islam di Indonesia yang kini mencakup 58 UIN/IAIN/STAIN dengan lebih dari 700.000 mahasiswa memikul beban historis sekaligus peluang unik: menjadi laboratorium peradaban yang mempertemukan kedalaman spiritual dengan ketajaman intelektual.

Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (1970/2018), mengingatkan bahwa pendidikan yang sejati adalah conscientization, penyadaran kritis terhadap realitas sosial bukan deposisi pengetahuan pasif.

Universitas yang benar-benar menjawab tantangan peradaban adalah universitas yang mengajarkan mahasiswanya tidak hanya how to earn, tetapi how to be bagaimana menjadi manusia yang utuh, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Agenda Pembaruan: Dari Kuantitas Menuju Kualitas Peradaban

Indonesia berambisi menjadi salah satu dari lima besar ekonomi dunia pada 2045. Target itu sahih dan perlu diperjuangkan. Namun Indonesia Emas 2045 hanya akan bermakna jika dibangun di atas fondasi manusia yang tidak sekadar cerdas secara kognitif, tetapi juga kuat secara moral dan kaya secara spiritual.

Pasaribu et al. (2024) dalam Journal of Ecohumanism menegaskan bahwa pembangunan karakter pemuda Indonesia untuk mewujudkan Indonesia 2045 memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan integritas moral, inklusivitas multikultural, dan kecakapan sosial.

Setidaknya ada tiga agenda pembaruan yang mendesak. Pertama, kurikulum perguruan tinggi perlu direorientasi secara fundamental: dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan karakter dan kebijaksanaan. Ini bukan berarti mengabaikan kompetensi teknis-vokasional, melainkan memastikan bahwa setiap disiplin ilmu termasuk teknik, kedokteran, dan ekonomi diajarkan dalam bingkai etis yang kuat.

Kedua, tata kelola AI di kampus harus dirumuskan dengan serius: bukan menolak teknologi, tetapi memastikan bahwa AI menjadi pelayan kemanusiaan, bukan majikannya. UNESCO (2025) menekankan bahwa tata kelola ini tidak bisa diserahkan kepada korporasi teknologi semata ia membutuhkan partisipasi publik dan pengawasan demokratis.

Ketiga, perguruan tinggi perlu merevitalisasi perannya sebagai ruang dialog peradaban: tempat di mana akal bertemu dengan nurani, sains berdialog dengan agama, dan keahlian berpadu dengan kebijaksanaan.

Penutup

Hari Pendidikan Nasional 2026 hadir di tengah persimpangan sejarah. Disrupsi global bukan sekadar tantangan teknis yang bisa diselesaikan dengan paket kebijakan. Ia adalah krisis peradaban yang membutuhkan respons peradaban pula.

Perguruan tinggi Indonesia dengan segala kompleksitasnya dipanggil untuk menjadi lebih dari sekadar mesin produksi tenaga kerja. Ia dipanggil menjadi ibu peradaban: tempat di mana generasi masa depan belajar bukan hanya cara bertahan hidup, melainkan cara hidup yang bermakna, bermoral, dan berperikemanusiaan.

Sebab pada akhirnya, ukuran sejati sebuah bangsa bukan pada angka pertumbuhan ekonominya, bukan pada peringkat universitasnya di QS World Ranking, melainkan pada mutu manusia yang dilahirkannya, manusia yang berilmu, berakhlak, dan berdaya untuk membangun dunia yang lebih adil dan bermartabat.

Inilah esensi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, dan inilah yang masih harus kita perjuangkan, satu abad setelah beliau meletakkan fondasinya.

(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Alumni Lemhannas P3N 2025)