Menjelang 2030, INDEF Soroti Ancaman Gagalnya Target SDGs Lingkungan di Indonesia

LANGIT7.ID-Jakarta; Menjelang tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pilar lingkungan. Sejumlah indikator penting bahkan disebut stagnan, mulai dari kualitas udara, kota berkelanjutan, hingga perlindungan ekosistem dan spesies terancam punah.

Hal tersebut menjadi sorotan dalam podcast What’s on Economy yang menghadirkan peneliti INDEF, Salsabila Azkia, bersama peneliti Center of Food and Energy Sustainable Development INDEF, Annisa Utami Kusumanegara.

Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat 77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs. Secara agregat, posisi Indonesia memang relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik. Namun, berbagai target lingkungan dinilai masih jauh dari harapan.

Annisa menjelaskan bahwa SDGs merupakan kesepakatan global yang diratifikasi sekitar 193 negara sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, SDGs memiliki pendekatan lebih luas karena mencakup isu lingkungan, sosial, tata kelola, hingga hukum.

Saat ini, SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target pembangunan global yang menjadi acuan pembangunan berkelanjutan dunia.

Menurut Annisa, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya persoalan teknis maupun pendanaan, tetapi juga terkait political will atau kemauan politik dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Ia menilai SDGs masih sering diperlakukan sekadar sebagai pelengkap administrasi program, bukan menjadi target utama pembangunan nasional.

“Ketika political will-nya tidak ada, maka SDGs hanya menjadi label administratif. Padahal seharusnya ada prioritas yang jelas terkait indikator mana yang paling mendesak untuk diselesaikan,” ujar Annisa dalam podcast tersebut, Rabu (6/5/2026).

Selain persoalan kebijakan, pandemi COVID-19 juga disebut memberikan dampak besar terhadap perlambatan pencapaian SDGs di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, berdasarkan proyeksi kawasan Asia Pasifik, target SDGs diperkirakan baru akan tercapai jauh setelah tahun 2030.

Diskusi tersebut juga menyoroti tantangan implementasi SDGs di tingkat daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, namun kapasitas fiskal dan kualitas data antarwilayah dinilai masih sangat timpang.

Annisa mencontohkan indikator kualitas udara PM2.5 yang hingga kini belum dapat diukur optimal di banyak daerah karena keterbatasan alat pemantauan. Selain itu, beberapa indikator global bahkan belum memiliki data nasional yang memadai, termasuk isu pekerja anak atau child labor.

Menurutnya, sektor usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama melalui penerapan konsep responsible consumption and production. Konsep tersebut mendorong produsen bertanggung jawab terhadap limbah dan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan.

Persoalan sampah plastik dan penerapan circular economy turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Annisa menilai kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu fokus pada hilir, seperti pengolahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), dibanding mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah sejak awal.

Ia menegaskan bahwa prinsip utama circular economy harus dimulai dari reduce, reuse, dan recycle.

“Problem besarnya adalah bagaimana mengurangi sampah sejak awal. Itu bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga produsen,” jelasnya.

Dalam konteks kota berkelanjutan, Jakarta disebut sudah memiliki berbagai instrumen kelembagaan dan regulasi pendukung SDGs. Meski demikian, masih terdapat tantangan mendasar seperti sanitasi, akses air bersih, kualitas udara, hingga arah pembangunan yang dinilai lebih berorientasi pada konsep “kota global” dibanding “kota sehat”.

Pada akhir diskusi, Annisa mengajak masyarakat lebih aktif terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui forum Musrenbang dan pola konsumsi sehari-hari yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun hak pekerja.

Meski mengaku tidak terlalu optimistis target SDGs 2030 dapat tercapai sepenuhnya, Annisa menegaskan bahwa SDGs tetap menjadi kerangka pembangunan penting yang harus terus diperjuangkan.

“Terlepas apakah targetnya tercapai atau tidak, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap worth it untuk diupayakan,” tutupnya.