Kemenpora Dinilai Lamban Merespons Sanksi Badan Doping Dunia

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan gerak cepat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam merespon ancaman sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA).

Menurutnya, janji Kemenpora untuk segera merespon ancaman sanksi dari WADA tak terbukti di lapangan. Akibatnya, Merah Putih tidak berkibar dalam peristiwa bersejarah di ajang Thomas Cup 2021.

"Keberhasilan mereka (tim bulu tangkis) membawa pulang Piala Thomas ke Tanah Air setelah 19 tahun lalu patut diapresiasi. Sayangnya, janji Kemenpora dalam merespons ancaman sanksi WADA ternyata tak terbukti di lapangan," kata Huda dalam keterangan resminya, Senin (18/10).

Baca juga: KOI Minta LADI Segera Urus Persoalan Doping dengan Badan Doping Dunia

Huda menjelaskan bahwa Menpora Zainudin Amali telah berjanji untuk memberikan klarifikasi kepada WADA agar terhindar dari sanksi. Kemenpora bersama Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) disebut akan memberikan keterangan jika tidak terpenuhinya TDP atlet Indonesia di 2020 karena adanya pandemi Covid-19.

"Pak Menpora menyatakan jika WADA bersedia menunggu sampel uji doping di PON Papua untuk memenuhi batas minimal TDP atlet Indonesia. Ternyata, Indonesia resmi disanksi sehingga Merah Putih tidak berkibar di Thomas Cup," ujarnya.

Atas sanksi resmi dari WADA tersebut, Huda menyatakan bahwa beberapa penyelenggaraan event olahraga internasional lainnya juga terancam. Mulai dari MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E.

"PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, kian mengecil," jelasnya.

Baca juga: Merah Putih Hilang di Podium Piala Thomas, Antara Prestasi dan Kegagalan Institusi

Guna menuntaskan permasalahan ini, Huda berharap Kemenpora beserta stakeholder lainnya melakukan lobby langsung kepada WADA maupun International Olympic Committee. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk membenahi Lembaga Antidoping Indonesia.

"Ada kesan jika doping ini tidak menjadi isu kuat di pengelolaan olahraga di Tanah Air. Padahal, doping ini menjadi concern dari berbagai entitas olahraga internasional untuk memastikan jika penyelenggaraan olahraga berjalan fair dan memenuhi prinsip-prinsip sportivitas," pungkasnya.

Seperti diketahui, WADA telah mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021. Indonesia diberikan waktu 21 hari untuk memberikan klarifikasi.

Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.