Ekonomi Syariah Indonesia, Potensi Besar yang Masih Menunggu Lompatan

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama ekonomi syariah dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pasar halal Indonesia sebenarnya memiliki peluang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, masih ada tantangan besar yang perlu diselesaikan, terutama soal ketergantungan pada bahan baku impor halal.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Ayubi, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah masuk tiga besar negara dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Beberapa sektor bahkan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Lima sektor yang menunjukkan pertumbuhan yaitu:

1. Modest fashion.
2. Halal pharmachy dan kosmetik.
3. Muslim friendly travel. Sholahudin mengatakan, "wisata ramah muslim Indonesia mengalami lonjakan besar."
4. Islamic Finance. Sebelumnya, pada sektor ini Indonesia berada peringkat 7 namun tahun ini naik ke peringkat 6.
5. Halal food. Di sektor ini, Indonesia pada awalnya berada di peringkat 2 global, kemudian turun ke peringkat 4.

"Modest fashion kita bisa leading, halal pharmacy dan kosmetik juga naik dari peringkat lima menjadi peringkat dua dunia. Muslim friendly travel mengalami lonjakan besar, sementara Islamic finance juga naik peringkat," ujar Sholahudin dalam acara Sharia Economic Leadership Forum (SELF) 2026 bertema "Syariah Economy Beyond Finance: Orkestrasi Kepemimpinan Daerah dan Industri Halal untuk Akselerasi Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029" di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, sektor pangan halal justru mengalami penurunan posisi global. Hal ini menjadi pengingat bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kekuatan industri domestik.

Baca juga: Penguatan Sektor Riil Jadi Perhatian Utama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional

Data KNEKS menunjukkan sekira 70,45 persen impor produk halal Indonesia masih didominasi bahan baku dan bahan penolong. Sementara barang konsumsi hanya sekitar 9,09 persen. Artinya, industri halal nasional masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk mendukung produksi dalam negeri.



Negara-negara pemasok produk halal ke Indonesia pun tidak selalu berasal dari negara mayoritas muslim. Untuk makanan dan minuman halal misalnya, China menjadi salah satu pemasok terbesar. Begitu juga pada sektor farmasi dan kosmetik yang masih didominasi negara-negara seperti China, Amerika Serikat, hingga Korea Selatan.

Adapun 10 besar negara pemasok produk halal di dunia yaitu:
1. China
2. India
3. Brazil
4. Rusia
5. Amerika Serikat
6. Turki
7. Uni Emirat Arab
8. Prancis
9. Indonesia
10. Jerman

Menurut Sholahudin, fenomena ini menunjukkan bahwa industri halal kini bukan lagi sekadar isu agama, tetapi sudah menjadi bagian dari ekonomi global yang inklusif dan menguntungkan.

"Ini menunjukkan kebutuhan halal itu cukup inklusif. Negara-negara tersebut sangat cepat melihat peluang ekonomi, tidak melihat agama. China misalnya mampu memberikan kontribusi besar untuk kebutuhan halal global," katanya.

Ia menambahkan, kontribusi Indonesia terhadap pasar halal global masih relatif kecil dibanding potensinya. China disebut mampu menyuplai kebutuhan halal global hingga sekitar USD32 miliar, sementara Indonesia masih berada di kisaran USD12 miliar.

Baca juga: Ekonomi Syariah Riau Tumbuh Pesat, Ekspor Halal Tembus US$10,43 Miliar

Karena itu, pemerintah mulai mendorong penguatan ekonomi syariah melalui berbagai strategi jangka menengah dan panjang. Dalam RPJMN 2025-2029 misalnya, terdapat lima prioritas utama ekonomi syariah, mulai dari penguatan industri dan UMKM halal, ekspor halal, ekosistem halal, keuangan syariah, hingga dana sosial syariah.

Target kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga terus ditingkatkan, dari 49,04 persen pada 2025 menjadi 56,11 persen pada 2029.

Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi peringkat pertama dalam ekonomi syariah global

Peran Daerah Demi Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Syariah

Sholahudin menilai keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Peran daerah dinilai sangat penting agar pengembangan ekonomi syariah bisa berjalan lebih merata dan konkret.

"Sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai target pembangunan ekonomi syariah. Apa yang sudah direncanakan tidak akan optimal kalau hanya dikerjakan di tingkat pusat," ujarnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah sudah mulai memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan program dan anggaran ekonomi syariah setelah adanya koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

Dengan potensi pasar domestik yang besar, dukungan regulasi, serta meningkatnya kebutuhan halal dunia, ekonomi syariah Indonesia sebenarnya memiliki peluang menjadi motor pertumbuhan baru nasional.

Tantangannya kini bukan lagi soal pasar, melainkan bagaimana memperkuat industri dalam negeri agar mampu menjadi pemain utama di rumah sendiri, sekaligus bersaing di pasar global.