Agar Tercipta Pemerataan, Pengelolaan Kurban Perlu Rekayasa Sosial

LANGIT7.ID, Jakarta - Peneliti IDEAS Askar Muhammad mengatakan perlunya melakukan rekayasa sosial dalam kegiatan kurban tahun ini. Pasalnya, saat ini terjadi ketidakmerataan daerah surplus dan daerah defisit daging kurban di Indonesia.

Askar mengatakan, kurban tidak hanya sebuah ritual ibadah tapi juga merupakan tradisi sosial ekonomi besar tahunan. Sehingga, sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi kurban yang siginifikan.

“Jika terkelola dengan baik semestinya mampu menjadi kekuatan ekonomi. Tidak hanya membantu mustahik tapi juga menyejahterakan peternak rakyat,” katanya saat menjadi pembicara di Webinar Potensi Ekonomi Kurban 2021, Rabu (14/7).

Rekayasa sosial menjadi penting dalam hal ini. Di mana kurban ini nantinya tidak hanya menjadi pranata keagamaan semata tapi juga mampu menyejahterakan perekonomian.

“Maka ada relevansi dan urgensi dikala pandemi seperti ini untuk melakukan rekayasa sosial terkait kurban tahun ini,” kata dia.

Bedasarkan data yang diperolehnya, Askar menjelaskan, rata-rata penduduk di desil tertinggi kelas terkaya mengonsumi 1,39kg daging per kapita tahun. Ini 51 kali lebih tinggi dari rata-rata penduduk di desil terendah kelas termiskin yang hanya mengonsumsi sekitar 0,027kg daging perkapita per tahun.

Sementara pada 2019 konsumsi rata-rata daging sapi di Jakarta Selatan tercatat 2.186kg per kapita per tahun. Hal ini membuktikan bahwa konsumsi daging di kota besar 700 kali lebih tinggi dari konsumsi daging Kabupaten Buton Tengah yang tercatat hanya 0,003kg per kapita per tahun.

“Sehingga dibutuhkan intervensi dalam hal ini, minimal 3,25kg per kapita per tahun untuk 40 persen rumah tangga termiskin. Agar ketimpangan konsumsi daging (sapi dan kambing) dapat direduksi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan perkiraan jumlah penduduk 40 persen termiskin adalah 99 juta orang, maka dibutuhkan setidaknya 322 ribu ton daging per kapita per tahun untuk menurunkan kesenjangan konsumsi daging.

Melalui skenario sinergi yang optimal antara pemerintah dan filantropi Islam, beban intervensi per tahun akan dibagi antara filantropi Islam sebesar 104,9 ribu ton dan pemerintah 261,8 ribu ton. Sehingga filantropi Islam bisa berfokus kepada the poorest of the poor.

“Kalau kita bisa distribusikan kepada mereka yang defisit tentu akan sangat membantu saudara kita. Selain perekonomian, tentu juga soal kesehatan, karena salah satu penyebab masalah kesehatan gizi buruk adalah kurangnya mengonsumsi protein yang berasal dari daging,” kata dia.