Mosaic Ungkap Skema PLTS Komunitas yang Bisa Tekan Tarif Listrik, Pinjaman Bank Dinilai Paling Berisiko

LANGIT7.ID-Jakarta; PLTS berbasis komunitas berpotensi menghadapi beban biaya yang tinggi apabila seluruh kebutuhan investasinya mengandalkan pinjaman bank. Bahkan, berdasarkan kajian Mosaic, skema tersebut dapat membuat tarif listrik yang dihasilkan melampaui tarif listrik non-subsidi PLN.

Program Director Mosaic Aldy Permana menilai model pembiayaan tersebut menjadi pilihan yang paling berat karena seluruh biaya investasi harus dikembalikan oleh operator proyek.

“Skema ini mungkin menjadi yang paling tidak ideal untuk dipilih karena mahal dan risikonya besar bagi komunitas,” kata Aldy dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6/2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mosaic menawarkan empat model pembiayaan PLTS komunitas. Pilihan itu meliputi pendanaan hibah penuh melalui wakaf, pembiayaan melalui pinjaman bank, kombinasi hibah dan pinjaman lunak, serta pembentukan dana abadi berbasis wakaf uang.

Dari empat opsi tersebut, kombinasi hibah dan pinjaman lunak dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kemampuan komunitas dalam mengelola proyek. Melalui pembagian investasi antara hibah dan pinjaman lunak, tarif listrik yang dihasilkan dapat ditekan hingga sekitar Rp616 per kWh.

"Skema ketiga memberikan keseimbangan untuk program piloting karena tidak terlalu meringankan beban, tetapi juga tidak terlalu membebani implementor. Pada saat yang sama, skema ini mengunci kemampuan dan profitabilitas pengelolaan bisnis,” ujar Aldy.

Tantangan pembiayaan memang menjadi persoalan utama dalam pengembangan energi surya berbasis komunitas. Berdasarkan kajian Mosaic, pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan modal awal sekitar Rp22 miliar.

Selain investasi awal yang besar, pengelola juga harus menanggung biaya operasional tahunan sekitar Rp330 juta. Sementara itu, panel surya memiliki umur teknis sekitar 20 tahun sehingga membutuhkan investasi baru untuk peremajaan pada masa mendatang.

Meski demikian, proyek PLTS komunitas dinilai memiliki prospek ekonomi. Mosaic memperkirakan PLTS berkapasitas 1 MW mampu menghasilkan sekitar 1,58 juta kilowatt hour (kWh) listrik per tahun. Dengan tarif sekitar Rp500 per kWh, proyek tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan sekitar Rp780 juta per tahun.

Untuk membantu menutup kebutuhan biaya operasional, Mosaic menilai instrumen keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat dimanfaatkan.

“Skema lainnya adalah menggabungkan profit dari operator dengan dukungan CWLS untuk meringankan beban komunitas dalam melakukan perawatan tahunan,” ujar Aldy.

Menurut Aldy, pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan PLTS berbasis komunitas sekaligus membantu ambisi pemerintah membangun kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt (GW).

“Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan PLTS berbasis komunitas sebagai salah satu upaya mendukung ambisi pemerintah dalam membangun 100 GW PLTS di Indonesia,” kata Aldy.

Selain kombinasi hibah dan pinjaman lunak, Mosaic juga menilai pembentukan dana abadi berbasis wakaf uang dapat menjadi alternatif jangka panjang. Skema tersebut memungkinkan pembangunan kapasitas baru dilakukan secara berulang tanpa bergantung sepenuhnya pada pendanaan komersial.

Menurut Mosaic, pengembangan PLTS komunitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari nazir wakaf, koperasi, komunitas, kementerian terkait, hingga badan usaha milik negara. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus memastikan keberlanjutan proyek energi surya berbasis masyarakat.