Dinilai Tidak Likuid dan Berfokus pada Sektor Riil, Investasi Muhammadiyah Berisiko Tinggi

JAKARTA - LANGIT7.ID — Strategi investasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terlalu berfokus pada sektor riil (direct investment) disorot tajam karena dinilai memiliki risiko tinggi dan tidak likuid di tengah nilai pasar asetnya yang kini menembus Rp450 triliun.

Kritik sekaligus analisis tersebut disampaikan oleh perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Amri Yusuf, dalam Pengajian Umum PP Muhammadiyah bertemakan "Resiliensi Keuangan: Mencari Model Penguatan Ekonomi Ormas" pada Jumat, 26 Juni 2026. Dalam acara yang disiarkan langsung melalui TV Muhammadiyah (TVMU) tersebut, ia mengingatkan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini agar tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang yang sama.

Amri mengapresiasi kapasitas Muhammadiyah yang dinilainya sudah "fasih korporasi" karena mengelola ratusan amal usaha berupa universitas, rumah sakit, sekolah, hingga aset properti berorientasi nilai pasar tinggi, seperti di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, dari perspektif manajemen portofolio investasi, model bisnis yang didominasi oleh investasi langsung menuntut konsekuensi berat jika terjadi guncangan likuiditas.

"Aset properti dan investasi langsung itu bagus karena menyerap tenaga kerja dan membantu ekonomi masyarakat. Namun, bagi pengelola investasi, jenis ini berisiko tinggi dan tidak likuid. Kalau Muhammadiyah mendadak butuh uang, aset-aset itu tidak bisa dijual seketika," ujar Amri di hadapan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Profesor Hilman Latief dan para pimpinan persyarikatan.

Ia menambahkan bahwa ekspansi sektor riil selalu membutuhkan injeksi modal operasional dalam jumlah besar. Berbeda dengan korporasi atau lembaga investasi negara seperti BPKH, Taspen, dan Jamsostek yang ketat menuntut imbal hasil positif (return), tingkat risiko pembangunan di Muhammadiyah selama ini berhasil dimitigasi karena adanya faktor instrumen keagamaan, yakni ketergantungan pada tanah dan dana wakaf masyarakat secara mandiri.

Dorong Diversifikasi

Sebagai solusi penguatan resiliensi keuangan jangka panjang, Amri menyarankan Muhammadiyah melakukan diversifikasi portofolio aset dan mulai bergeser ke instrumen pasar keuangan. Ia memberikan contoh tolok ukur (benchmark) organisasi keagamaan global seperti Gereja Mormon yang masuk ke instrumen investasi modern demi menjaga ketahanan organisasi.

Menurutnya, instrumen dengan risiko paling rendah seperti deposito dan reksa dana pasar uang harus dipegang dalam porsi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari pembayaran gaji karyawan hingga biaya operasional rutin. Sementara untuk imbal hasil moderat, Muhammadiyah dapat memanfaatkan reksa dana pendapatan tetap melalui manajer investasi (fund manager) atau mengoptimalkan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memberikan keuntungan regular per tahun.

"Diversifikasi pendapatan ini krusial agar organisasi tidak bertumpu pada sumber pendapatan tunggal. Saya belum tahu apakah Muhammadiyah secara reguler memublikasikan laporan keuangan yang diaudit, termasuk seberapa konsisten deviden yang diterima PP Muhammadiyah dari seluruh amal usahanya, mana yang rugi dan mana yang terus meminta injeksi dana," tuturnya.

Mengadopsi kerangka kerja manajemen krisis korporasi dari McKinsey, Amri menjelaskan bahwa keuangan hanyalah hilir dari sebuah masalah. Gejala struktural ketahanan finansial sebenarnya bertumpu pada tiga hal: sistem pengelolaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola (governance). Finansial yang kuat disebut tidak akan berarti apa-apa apabila aspek manajerial dan kelembagaannya rapuh.

Ia mencontohkan kehancuran institusi besar seperti kasus korporasi asuransi Jiwasraya yang merugi hingga ratusan triliun akibat buruknya tata kelola, yang seketika menghancurkan kepercayaan publik (public trust). Oleh karena itu, Muhammadiyah didorong memperkuat kepemimpinan strategis dan manajemen risiko yang ketat agar memiliki kemampuan adaptif saat diterjang disrupsi ekonomi, serta mampu bangkit kembali (bounce back) dengan cepat.

Menutup paparannya, Amri memaparkan data Kementerian Dalam Negeri yang mencatat ada sekitar 600 ribu ormas di Indonesia, namun hanya sekitar 100 yang berbasis Islam, dan hanya 70 ormas yang aktif di bawah naungan MUI.

Di tengah kondisi mayoritas ormas di Indonesia yang keuangannya tidak menentu atau "kembang-kempis", Muhammadiyah dinilai beruntung dan memiliki posisi elit. Strategi memperbesar porsi dana abadi (endowment fund) yang dikelola secara produktif menjadi rekomendasi utama demi menjamin keberlanjutan dakwah persyarikatan di masa depan.