AS Panggil Duta Besar Malaysia Gara Gara Kebijakan terhadap Israel

LANGIT7.ID-New York; Departemen Luar Negeri AS telah memanggil duta besar Malaysia untuk Amerika Serikat terkait kebijakan negaranya yang telah lama dipegang terhadap Israel, demikian dilaporkan kantor berita negara Bernama.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan pada Kamis malam bahwa Duta Besar Muhammad Shahrul Ikram Yaakob telah menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri AS bahwa kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui negara Israel bukanlah hal baru.

"Ini sudah lama menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," demikian Bernama mengutip pernyataan Hasan.

"Ada seorang individu dengan kewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS-nya. Namun, pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan bahwa ia juga memiliki kewarganegaraan Israel, dan kami memintanya untuk pergi."

Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Palestina serta menentang tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Namun, insiden ini dipicu setelah Network School, sebuah komunitas "digital nomad" yang didirikan di negara itu oleh investor AS Balaji Srinivasan, mendapat kecaman ketika pengguna media sosial mengklaim komunitas tersebut mencakup peserta dari Israel.

Penyelidikan terhadap Network School pun dilakukan, dan meskipun otoritas Malaysia menemukan bahwa semua peserta memiliki dokumen perjalanan yang sah, sekolah tersebut tetap ditutup pada Selasa.

Kemudian, delapan anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menyatakan kemarahan atas rencana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk melacak setiap warga negara Israel di negara itu dan segera mendeportasi mereka.
Namun, pada Rabu, Ibrahim kembali menegaskan bahwa Malaysia akan terus melarang warga negara Israel masuk ke negaranya meskipun ada keberatan dari anggota Kongres AS.

Anwar menambahkan bahwa Malaysia berpedoman pada komitmennya untuk membela hak-hak rakyat Palestina dan menentang "penindasan, agresi, dan pembunuhan berkelanjutan" terhadap warga Palestina di Gaza, demikian laporan Bernama.

"Itu tidak akan menggentarkan kami. Mereka mungkin melontarkan ancaman, tetapi saya akan dengan tegas membela hak-hak rakyat Malaysia dan mempertahankan keputusan pemerintah untuk terus melarang masuknya setiap warga negara Israel ke Malaysia," tambahnya.
Para anggota Kongres AS mendesak Departemen Luar Negeri untuk meninjau hubungan ekonomi dan keamanan dengan Kuala Lumpur.

Mereka menyerukan agar pendanaan untuk program International Military Education and Training, yang menyediakan pelatihan profesional AS bagi personel militer Malaysia, dihentikan kecuali keputusan tersebut dibatalkan dalam waktu 15 hari.(*/saf/aljazeera)