Sembilan Puluh Persen Rakyat Harus Mandiri

Oleh: Prof Dr Bambamg Setiaji

LANGIT7.ID-Negara yang kuat dan sehat harus didukung oleh masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dan menikmati kebebasan politik dan berusaha sehingga beban program kesejahteraan atau welfare state-nya terjangkau oleh APBN yang juga sehat. Perlombaan teknologi dunia, misalnya dalam bidang AI, sedemikian rupa sehingga kita tidak boleh menjadi penonton.

AI akan memacu produktivitas. Usaha yang menggunakan AI akan lebih produktif dan untuk itu rakyat harus membayar. Kompetisi mendorong rakyat harus membayar AI karena ketika pesaing lebih efisien akan memaksa semua pelaku berbuat hal yang sama. Pembayaran AI menjadi aliran devisa dari negara sedang berkembang kepada negara maju. Oleh sebab itu terlalu berpusat kepada program dan anggaran welfare state dan kurang pada investasi teknologi yang merupakan investasi masa depan, akan membawa negara makin berat ke depan.

Menurut BPS kelompok miskin adalah 8,2 persen, tetapi hampir miskin atau rentan miskin yang merupakan lapisan di atasnya sebesar 24 persen. Katakanlah maksimal sepertiga penduduk perlu menjadi perhatian. Sebaiknya sasaran program kesejahteraan adalah yang 8 persen atau maksimal 10 persen, sehingga 90 persen masyarakat perlu didorong menjadi masyarakat mandiri.
Jika skenario tersebut digunakan maka program seperti MBG dan program sosial lain bisa dihemat dengan jalan fokus kepada target sasaran. Dari MBG saja bisa jika fokus kepada 32 persen atau maksimum 40 persen, maka bisa dihemat dua pertiga atau sekitar 200 triliun setahun yang dapat digunakan untuk investasi teknologi, untuk membuat positioning negara di masa depan.
Apa dan bagaimana memandirikan anak bangsa sehingga yang memerlukan bantuan menjadi minoritas? Pendidikan yang lebih baik dan menanamkan budaya kesatria atau budaya menjaga martabat sedemikian rupa sehingga orang tidak akan berbondong-bondong mengambil bantuan negara.

AI akan menjadi bagian dari hampir semua pekerjaan. Kemampuan menggunakan AI secara produktif akan menjadi bagian dari kemampuan kerja. Persoalannya bukan lagi apakah seseorang menggunakan AI, tetapi apakah AI meningkatkan produktivitasnya.n Karena itu negara perlu membangun infrastruktur teknologi yang mempunyai karakter public good.
Yang pertama adalah infrastruktur komputasi nasional. Kedua, adalah data publik. Misalnya data pertanian, kesehatan, pendidikan, cuaca, kelautan, transportasi, bahasa dan administrasi yang sangat besar. Data yang menyangkut privasi harus dilindungi. Tetapi data publik yang aman, dianonimkan dan terstandar dapat menjadi bahan baku penelitian dan inovasi.

Ketiga adalah jaringan digital. Dan keempat adalah sekolah AI milik negara yang dititipkan ke sekolah dan perguruan tinggi swasta sampai di pelosok. Tentu kedalamannya dibedakan dari pengguna sampai programmer dan mesin mesin dibaliknya.

Bentuknya tidak harus seperti sekolah konvensional. Yang diperlukan adalah AI Public Schools atau National AI Centers sebagai pusat pembelajaran AI di berbagai daerah.

Petani dapat menggunakan AI untuk cuaca, penyakit tanaman dan pasar. Pedagang untuk persediaan dan pemasaran. Guru untuk pembelajaran. UMKM untuk desain, akuntansi, pemasaran dan pelayanan pelanggan. Sebagian yang mempunyai kemampuan lebih tinggi diarahkan menjadi AI engineer, data scientist, robotics engineer dan peneliti.

Yang kelima adalah pusat riset AI. Dan, keenam adalah laboratorium AI untuk industri. AI harus masuk ke pabrik: robotik, kendaraan listrik, baterai, logistik, pertanian presisi, pelabuhan, energi dan manufaktur.

Yang ketujuh adalah digital public infrastructure. Identitas digital, sistem pembayaran, pertukaran data pemerintah, interoperabilitas layanan publik dan keamanan digital merupakan fondasi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.
Negara tidak perlu membuat aplikasi untuk semua kebutuhan. Yang diperlukan adalah platform publik yang terbuka, aman dan interoperabel.
Singkatnya jangan hanya makan hari ini perlu melihat jauh ke depan. (Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)