Pengamat Ingatkan Prabowo: Reshuffle Berdasar Kinerja, Bukan Politik

Seiring berjalannya dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih dinilai sudah sangat mendesak. Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu, menekankan bahwa perombakan (reshuffle) kabinet seyogianya menyasar para menteri yang gagal memenuhi target program kerja, terutama mereka yang lebih fokus bermanuver politik ketimbang menjalankan tugas pemerintahan.

Meskipun demikian, Dahlan menggarisbawahi bahwa ukuran utama dalam melakukan evaluasi kabinet tidak boleh didasarkan pada manuver politik semata, melainkan pada pencapaian konkret. “Menurut saya, perlu. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja,” tegas Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai bahwa keterlibatan menteri dalam agenda politik tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Hal tersebut wajar mengingat sebagian besar anggota kabinet merupakan kader partai yang memiliki tanggung jawab serta kepentingan elektoral. “Itu bukan sesuatu yang ilegal atau otomatis salah. Menteri juga kader partai dan partai memang mempunyai kepentingan elektoral,” tuturnya.

Namun, Presiden Prabowo didesak untuk bertindak objektif dalam memilah mana pembantunya yang tetap profesional berkinerja tinggi di tengah kesibukan berpolitik, dan mana menteri yang justru sibuk membangun citra sementara program pembangunannya mangkrak.

Baca Juga: Saat Prabowo Bicara Bahasa Hati di Rusia, Putin Tersenyum dan Ruangan Bergemuruh Lima Kali

“Presiden perlu melihat secara objektif: siapa yang target kerjanya tercapai, siapa yang lambat, siapa yang lebih sering membangun citra politik daripada menjelaskan hasil kerja kementeriannya, dan siapa yang kebijakannya tidak sejalan dengan prioritas Presiden,” ujar Dahlan.

Selain itu, ia mengingatkan agar proses evaluasi maupun reshuffle tidak dijadikan alat untuk menghukum pihak tertentu atas dasar tingkat loyalitas politik semata. Loyalitas sejati seorang menteri tercermin dari kemampuannya menerjemahkan arahan Presiden menjadi manfaat nyata bagi publik.

“Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja,” jelasnya.

Aktivitas politik seorang pejabat negara baru menjadi sinyal bahaya (alarm) apabila tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Kepala Negara terabaikan. “Kalau seorang menteri aktif berpolitik tetapi target kementeriannya tercapai, persoalannya berbeda. Sebaliknya, kalau seorang menteri sangat aktif membangun posisi politik tetapi programnya buruk, itu yang harus menjadi alarm bagi Presiden,” ungkap Dahlan.

IPAC mendorong Kepala Negara untuk memanfaatkan indikator evaluasi yang rasional, objektif, dan terukur. Langkah perombakan tidak boleh dipengaruhi oleh seberapa sering seorang menteri tampil di media maupun tingkat kedekatan personalnya dengan lingkaran kekuasaan.

Baca Juga: Presiden Minta Semua Penduduk Indonesia Punya Rekening di BRI dan BSI