Sekjen PKS Soroti Potensi Syariah dan Wakaf Rp2.000 Triliun Belum Optimal

LANGIT7.ID-Jakarta; - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis ulama dan potensi besar ekonomi syariah di Indonesia dalam gelaran Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini.

Dalam pemaparannya, Sekjen PKS tersebut membeberkan ironi besar yang dialami Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 87 persen atau sekitar 245 juta jiwa. Meskipun memiliki ceruk pasar yang sangat besar, pangsa pasar industri keuangan syariah nasional saat ini baru berkisar di angka 10 hingga 11 persen.

Tak hanya itu, Kholid juga menyoroti potensi raksasa aset wakaf di Tanah Air. Indonesia tercatat memiliki tanah wakaf seluas 57.263 hektare yang tersebar di lebih dari 440 ribu lokasi, dengan estimasi nilai mencapai Rp2.000 triliun atau setara 52 persen APBN 2026. Namun, sekitar 60 hingga 70 persen dari aset raksasa ini masih berstatus non-ekonomi dan durasi penggunaannya belum produktif atau sekadar menjadi 'tanah tidur'.

Kholid mengidentifikasi tiga penyebab utama mengapa potensi besar tersebut belum teroptimalkan. Pertama, tingginya gap antara tingkat literasi (43,42%) dan inklusi keuangan syariah (13,41%). Kedua, cakupan kebijakan (scope) yang dinilai terlalu sempit.

“Kebijakan saat ini ibarat bermain di meja Pingpong (hanya fokus sertifikasi halal), padahal realitanya seluas lapangan basket yang mencakup rantai pasok, manufaktur, fesyen, farmasi, hingga wisata,” ungkapnya.

Faktor ketiga adalah belum adanya 'satu nahkoda' atau orkestrator yang mengintegrasikan berbagai lembaga syariah. Jika dikelola dengan amanah dan profesional, ekonomi syariah dan aset wakaf dinilai mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Baca Juga: Iran Tuntut Tanggung Jawab Ukraina Usai Menyerang Kapal Lalu Menyebutnya Tidak Sengaja

"Selain itu, sektor ini diproyeksikan dapat menciptakan lapangan kerja formal hingga 37,95 persen serta menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,5 hingga 1 persen per tahun," jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PKS menegaskan komitmennya di parlemen yang berfokus pada dua tugas utama. Tugas pertama adalah mewujudkan ekonomi berkeadilan sesuai Pasal 33 UUD 1945, dan tugas kedua adalah melahirkan kaderisasi SDM unggul yang beriman, berakhlak mulia, dan cerdas sesuai Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan itu, Kholid memberikan apresiasi tinggi kepada para ulama dan ormas Islam yang dinilainya terus menjadi pilar moral, intelektual, serta sosial bagi bangsa. Menurut dia, sinergi antara ulama, umara, seluruh elemen umat, serta partai politik merupakan modal utama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, maju, bermartabat, dan dirahmati Allah SWT.

Ia menegaskan bahwa posisi ulama dan umat saling melengkapi dalam mengawal perjalanan bangsa. “Ulama adalah penjaga moral bangsa, umat adalah kekuatan perubahan, bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Kholid dalam pemaparannya.

Menguraikan visi kebangsaan, Kholid menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, serta bukan pula negara komunis. Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan agama pada posisi terhormat sebagai landasan moral dan etika. “Ketuhanan dalam Pancasila adalah sumber nilai, inspirasi, dan arah untuk membangun Indonesia yang beradab, adil, dan sejahtera,” tegasnya.

Baca Juga: KADIN Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Kholid menambahkan bahwa peradaban bangsa yang kokoh berdiri di atas dua pilar utama, yaitu ketahanan nilai dan kemandirian ekonomi. Keduanya dinilai lahir dari amanat konstitusi yang sama dan tidak boleh dipisahkan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih menghadapai sejumlah tantangan bersama, mulai dari krisis moralitas, hoaks, kemiskinan, pengangguran, krisis ekologi, hingga politik berbiaya mahal dan penegakan hukum yang tebang pilih.

Di akhir pemaparannya, Kholid menegaskan kesiapan PKS untuk berkolaborasi dengan MUI, partai politik lain di parlemen, hingga menyampaikan gagasan agenda strategis ekonomi syariah ini secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Kholid menutup pemaparannya dengan seruan kebangsaan: “Kolaborasi melahirkan kekuatan, sinergi menghadirkan keberkahan, keadilan dan kesejahteraan menjadi buah dari persatuan,” tutupnya.