Petugas Pertanian Gugur di Papua, DPR: Negara Harus Hadir

LANGIT7.ID, Jakarta; - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditembak saat menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

"Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua," ujarnya, Jumat (11/9/2026).

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS meminta aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," katanya.

Sukamta menilai meningkatnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, sasaran terhadap warga sipil dapat menjadi indikasi bahwa kelompok bersenjata semakin mengandalkan teror dan penciptaan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya.

“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil," ujar dia.

Sukamta meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali," katanya.

Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini dalam penutup rilisnya menyatakan bahwa pembangunan dan pelayanan publik harus terus berjalan, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Negara harus hadir, melindungi warga sipil, dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror dan ketakutan.