FPR NTB Desak Jokowi Selesaikan Sengketa Agraria di Mandalika Resort

LANGIT7.ID, Jakarta - Kunjungan Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Barat, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dalam rangka meresmikan Sirkuit Mandalika, Jumat (12/11). Sirkuit tersebut siap digunakan untuk ajang internasional World Superbika (WSBK) pada 19-21 November mendatang.

Kehadiran presiden Jokowi juga didampingi sejumlah pejabat negara, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjajal sirkuit Mandalika dengan motor kesayangannya.

Namun, pembangunan KEK Mandalika sendiri masih menyisakan banyak masalah terkait dengan sengketa agraria dengan warga yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Hingga saat ini, warga masih meminta ganti rugi atas tanah dan tempat tinggal mereka.

Baca juga: Satgas Covid-19 Harap Penerapan Prokes WSBK Mandalika Jadi Acuan Dunia

Warga yang tergusur tanahnya untuk KEK Mandalika Resort kemudian melakukan aksi protes secara langsung. Jokowi akhirnya memberi kesempatan untuk menemui empat (4) orang perwakilan warga.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga mengajukan beberapa tuntutan terkait dengan sengketa dengan KEK Mandalika Resort. Tuntutan pertama ialah Presiden diminta untuk menerbitkan Instruksi Presiden tentang penyelesaian sengketa agraria KEK Mandalika.

Kemudian, warga juga meminta adanya ganti rugi yang adil, baik itu sudah tergusur tanahnya maupun belum. Pemerintah juga diminta untuk menyediakan tempat relokasi yang layak bagi korban penggusuran KEK Mandalika Resort.

Baca juga: Sirkuit Mandalika, Jokowi: Kita Coba Dulu WSBK dan Nanti MotoGP

Selanjutnya, warga meminta bahwa pemuda dan warga korban penggusuran di sekitar KEK Mandalika diberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dan layak di sekitar kawasan.

Presiden Jokowi di depan perwakilan warga menjanjikan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut. Respons tersebut dilanjutkan dengan memerintahkan Menteri BUMN untuk segera mengurus skema penyelesaian dan ganti ruginya.

Menurut juru bicara warga, Badarudin SH, tanggapan presiden Jokowi menjadi harapan bagi penyelesaian konflik agraria di Mandalika yang selama ini terus terkatung-katung.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sirkuit Mandalika Cikal Bakal Tumbuhnya Ekonomi NTB

"Presiden menjanjikan proses penyelesaian termasuk ganti rugi dengan segera setelah memberikan instruksi ke Menteri BUMN," ujar Badarudin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/11).

Kendati demikian, Badarudin mengingatkan bahwa janji tersebut harus diperkuat dengan penerbitan Inpres khusus agar tidak hanya sekedar janji lisan yang kemudian tidak ada ujung pangkal penyelesaian.

"Jika hal-hal tersebut tidak segera dilakukan, maka sangat disayangkan kemegahan pembangunan Pertamina International Street Circuit KEK Mandalika sebagai tuan rumah dari event-event bergengsi sekala internasional tercederai akibat pelanggaran HAM yang terjadi dibalik pembangunanya," ucap Badarudin.