Wamenag Ajak Pimpinan Ormas Sosialisasikan PPKM Darurat dalam Bahasa Agama

LANGIT7.ID, Jakarta - Peran tokoh agama dinilai sangat penting untuk menyosialisasikan kepada ummat mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Terlebih lagi dengan adanya pembatasan aktivitas peribadatan atau keagamaan akibat kebijakan tersebut.

Karena itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengajak semua tokoh agama agar menyosialisasikan kebijakan PPKM Darurat dalam bahasa agama. Tujuannya, agar ummat dapat memahami kenapa pemerintah mengambil opsi PPKM Darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021 lalu.

“Agar ummat dapat memahami substansi PPKM dengan benar, peran pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting, khususnya dalam ikut menyampaikan kepada umat dengan menggunakan bahasa agama sehingga ummat memiliki ketenangan dan ketenteraman dalam melaksanakan ajaran agamanya,” kata Wamenag dalam acara silaturahmi virtual sekaligus Sosialisasi SE Menteri Agama No. 17 Tahun 2021 dengan para pimpinan ormas Islam, Ahad (18/7).

Acara tersebut diikuti juga Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), PP Jam’iyah Al-Washliyah, PP Persatuan Islam (Persis), PP Hidayatullah, dan PP Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Menurut Wamenag, peran ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan panduan dan bimbingan agama selama masa pandemi ini. Dengan begitu, ummat tetap tenang dalam melaksanakan ibadah.

Mengenai kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat adalah ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat seiring masuknya varian Delta. Dengan pembatasan sementara, kata dia, takbiran keliling dan pelaksanaan shalat Idul Adha hanya bisa digelar di rumah masing-masing khususnya di wilayah zona merah dan oranye.

"Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam atau maqashid as-syari’ah. Yaitu, melindungi jiwa manusia yang merupakan kewajiban utama dalam beragama," katanya.

Dia juga membahas penyembelihan hewan kurban yang harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Hewan kurban dapat disembelih di rumah pemotongan hewan atau di lapangan terbuka yang tidak menimbulkan kerumunan. “Semua ini tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi penularan yang semakin luas,” katanya.

Ketua Umum DDII Adian Husaini mengatakan, pandemi Covid 19 adalah masalah bersama. Sehingga, dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik. Adian meminta pimpinan ormas Islam untuk memiliki bahasa yang sama dalam menjelaskan kepada umat agar mereka tidak bingung. Apalagi banyak beredar di media sosial pro kontra terkait dengan Covid 19.

Sementara Ketua Umum PP Hidayatullah KH Nashirul Haq mengatakan bahwa PP Hidayatullah sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di daerah dalam penerapan SE Menteri Agama. “Insya Allah di lapangan tidak ada masalah, memang penerimaan masyatakat beragam, untuk hal tersebut perlu ada kebijakan dalam penerapannya,” ujarnya.