Kebijakan Vaksin Booster, Netty: Prioritaskan Daerah yang Vaksin Awalnya Belum 70 Persen

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran, meskipun vaksinasi booster sudah dimulai.

Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat. "Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04 persen," kata Netty dalam keterangan media, Rabu (12/01/2022).

"Pemerintah juga harus memastikan apakah cakupan vaksinasi ini sudah merata di daerah? Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat," tambahnya.

Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen, seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua.

Jika di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster, jangan ada sampai daerah lain yang dosis pertama saja belum 70 persen.

"Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi" ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Netty juga setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurut dia, vaksinasi merupakan game changer untuk melawan Pandemi Covid-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan.

Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi Covid-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis.

"Hal penting yang juga harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut" tegasnya.

Terakhir, Netty meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster. Banyak kombinasi serta jenis vaksin yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus dipastikan aman, termasuk cold storage-nya agar sampai ke daerah dengan maksimal.

"Data di aplikasi Pedulilindungi apakah sudah dibenahi? Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi Pedulilindungi bermasalah," ungkap istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, ini.

Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi Pedulilindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," pungkasnya.