Agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.
Kebijakan ini diambil guna mendukung kegiatan masyarakat, khususnya bagi para siswa, mahasiswa, hingga pelajar di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.
APBN penanganan kasus Covid-19 tahun ini pemerintah meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebelumnya Rp699 triliun menjadi Rp744,7 triliun.
Dunia sendiri telah membelanjakan anggaran lebih dari 11 triliun dolar AS dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19. Seluruh negara gunakan resources-nya lindungi rakyatnya.
Dana perlindungan sosial Rp187,84 triliun, dimanfaatkan untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik.
Sebagai instrumen pembiayaan dan investasi berbasis syariah yang dijamin penuh oleh negara, sukuk negara memainkan peran strategis dalam upaya perluasan pasar keuangan syariah.
Mastuki menjelaskan, nantinya biaya layanan pernyataan halal pelaku UMK selain berasal dari APBN dapat juga berasal dari APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil.
Pemerintah mengeluarkan tujuh kebijakan sebagai jurus jitu untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi mencapai puncak pada pertengahan Juli 2021.
Pembahasan RUU KUP dilakukan secara cermat, objektif, dan terukur agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari khususnya bagi masyarakat maupun dunia usaha.