Indonesia menghadapi krisis judi online yang mengkhawatirkan, dengan 4 juta pengguna aktif termasuk 80.000 anak di bawah 10 tahun. Transaksi mencapai Rp 517 triliun (2017-2023), melibatkan TNI-Polri, pegawai swasta, dan pejabat negara. Fakta mengejutkan: 80% pelaku dari kalangan menengah ke bawah.
Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan kuat dari MUI terkait peringatan tegas kepada institusi penegak hukum untuk menghentikan praktik backing dalam kasus judi, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menekankan pentingnya pemberantasan dari level tertinggi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kedaruratan judi online di Indonesia membuat banyak pihak tersentak. Masalah besar yang terkuak pada kasus-kasus judi online membuat pemerintah perlu mengambil langkah tegas.
Presiden Prabowo bertindak tegas memberantas judi online di Indonesia. Melalui Menkomdigi Meutya Hafid, pemerintah menangkap 16 tersangka, termasuk 12 ASN. Langkah ini bertujuan melindungi ekonomi rakyat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kepolisian diberi kewenangan penuh untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan terus memperbaiki parameter guna mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti judi online.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan surat edaran agar ASN Kementerian Agama berperan aktif dalam menyosialisasikan dampak negatif dari judi online.
Kepala Pusat Badan Siber Gerakan Pemuda (GP) Ansor Ahmad Luthfi, menyikapi kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi pada Kamis (20/6/2024).
BRI gencar berantas judi online! Bank pelat merah ini blokir 1.049 rekening penampung dana judi selama setahun terakhir. Aksi nyata dukung Satgas Perjudian Daring pemerintah. BRI aktif pantau situs judi, lacak rekening mencurigakan. Direktur Risiko BRI: Kami berkomitmen terus edukasi dan tingkatkan literasi keuangan. Upaya ini diharapkan putus rantai perjudian online yang kian meresahkan.