Industri Halal

Pemprov Lampung hibahkan lahan di Kota Baru untuk pembangunan UPT BPJPH demi akselerasi sertifikasi halal. Simak strategi Lampung jadi pusat industri halal nasional!

LPPOM perkenalkan integrasi prinsip Halal dan ESG lewat Green Halal Ratings Framework di International Halal Symposium 2026. Simak strategi keberlanjutannya di sini.

BPJPH bersinergi dengan Pemprov Lampung untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Fokus utama mencakup pembangunan kantor UPT melalui hibah lahan dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) guna mengoptimalkan potensi komoditas pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah Lampung.

Bank Muamalat mencatatkan pertumbuhan volume transaksi sertifikasi halal hingga 100% (yoy) per November 2025. Keberhasilan integrasi layanan digital dengan BPJPH menjadi motor penggerak kinerja bisnis bank syariah pertama di Indonesia ini.

BPJPH tegaskan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 adalah instrumen strategis untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat ekonomi nasional. Simak penjelasan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengenai kaitan jaminan produk halal dengan ketahanan sumber daya manusia dan kualitas konsumsi masyarakat.

BPJPH mengumumkan pemberian 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis bagi UMK pada 2026 sebagai dukungan pemerintah menyongsong pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026.

LPPOM MUI menegaskan pentingnya validasi kecukupan panas dan kalibrasi alat sebagai kunci keamanan pangan halal, mencegah kontaminasi mikroorganisme berbahaya, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan industri.

BPJPH menyerahkan sertifikat halal kepada UMKM di lingkungan DPR RI sebagai wujud komitmen negara menjamin produk halalan thayyiban serta memperkuat ekonomi halal nasional.

BPJPH RI mendorong penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing global melalui sinergi keuangan syariah, dengan menegaskan halal sebagai standar universal berbasis kualitas, keberlanjutan, dan kepercayaan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan pelatihan auditor halal menjadi langkah strategis menyiapkan SDM unggul untuk menjawab tingginya kebutuhan industri halal global yang terus berkembang.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan klaim seperti no pork atau atribut keagamaan tidak menjamin kehalalan produk. Kehalalan hanya sah melalui Sertifikat Halal resmi BPJPH sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

BPJPH menggelar Forum Sinergi Layanan Sertifikasi Halal pada 911 Desember 2025 di Jakarta untuk meningkatkan mutu layanan dan pemenuhan SLA. Forum ini mempertemukan MUI, LPH, serta berbagai asosiasi usaha guna memperkuat ekosistem halal nasional dan global.

BPJPH dan Kedutaan Besar Denmark menggelar workshop logistik dan material kemasan halal pada 910 Desember 2025. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem halal Indonesia melalui standar internasional dan praktik terbaik yang didukung para ahli dari kedua negara.