Meutya Hafid

Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan tiga jurus utama dalam arah kebijakan digital nasional yang kini dijalankan pemerintah.

Indonesia tingkatkan keamanan siber nasional! Komdigi dan BSSN kolaborasi hapus hambatan birokrasi untuk respons ancaman digital lebih cepat. Integrasi sistem pertahanan siber jadi prioritas Presiden Prabowo. Simak langkah strategis pengamanan digital Indonesia.

Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi.

Nama Raline Shah menjadi perbincangan karena baru saja menjabat sebagai staf khusus menteri komunikasi dan digital (Menkomdigi) bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

Pejabat terdiri dari Eselon 1, Eselon 2, staf ahli, dan staf khusus. Di antara nama populer yang masuk dalam daftar pejabat yang dilantik adalah Fifi Aleyda Yahya.

Raline nantinya akan bekerja dengan staf khusus lain yang juga dilantik bersamaan

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid bertemu Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut memerangi judi online. Meutya menilai da'i dan pendakwah berperan penting dalam memerangi judi online di ruang digital.

Presiden Prabowo bertindak tegas memberantas judi online di Indonesia. Melalui Menkomdigi Meutya Hafid, pemerintah menangkap 16 tersangka, termasuk 12 ASN. Langkah ini bertujuan melindungi ekonomi rakyat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kepolisian diberi kewenangan penuh untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya.

Meutya menyebut Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Meutya mengatakan, seluruh fraksi menyatakan setuju dengan pengangkatan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dalam rapat internal Komisi I DPR.

RUU PDP akan memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Selain itu, RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak.