Johanis Tanak

Kontroversi pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 menuai kritik PBHI. Proses seleksi dinilai cacat karena kandidat bermasalah justru terpilih, termasuk Johanis Tanak yang berencana menghapus OTT. DPR mengabaikan masukan masyarakat sipil, memilih komisioner dengan rekam jejak buruk dari kejaksaan dan kepolisian.

KPK mengimbau kepada seluruh pihak pengelola dana korban gempa Cianjur agar berhati-hati dalam penyaluran biaya bantuan. KPK tak segan untuk memberikan ancaman hukuman mati jika dana bantuan itu dikorupsi.

Johanis Tanak sempat mengusulkan restorative justice dalam kasus korupsi. Usulan itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan capim KPK dihadapan para anggota Komisi III DPR RI.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022.

Dalam hasil perhitungan voting dengan sistem 'one man one vote', Johanis Tanak meraih total 53 suara di Komisi III DPR RI. Sedangkan kandidat lainnya, I Nyoman Wara, meraih 14 suara dan satu suara tidak sah.