Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kekalahan Partai Republik dalam pemilu AS yang digelar Selasa (4/11/2025) disebabkan oleh shutdown pemerintah.
Konflik Palestina-Israel telah mengubah lanskap politik Amerika Serikat secara signifikan. Dukungan pemilih muda dan minoritas untuk Palestina menjadi ancaman serius bagi Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. Kebijakan Biden yang pro-Israel, termasuk bantuan militer senilai 17,9 miliar, memicu gelombang protes dan pergeseran dukungan pemilih. Fenomena ini menandai perubahan historis dalam politik AS dimana isu Palestina kini menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan umum.
Kelompok Uncommitted, yang awalnya kritis terhadap kebijakan Timur Tengah Biden-Harris, kini berbalik arah menolak Trump. Pergeseran ini dipicu oleh rencana Trump yang dianggap merugikan Palestina. Meski belum sepenuhnya mendukung Harris, langkah ini bisa berdampak signifikan di negara bagian kunci seperti Michigan. Perubahan sikap ini mencerminkan dilema dan dinamika kompleks pemilih keturunan Arab dan Muslim di Amerika Serikat menjelang Pilpres 2024.
Kampanye Joe Biden dan Kamala Harris di medan pertempuran penting Amerika Serikat diganggu oleh krisis Israel yang memanas. Ditemukannya jenazah sandera Israel di Gaza menambah tekanan pada upaya diplomatik Biden, sementara para penantang Partai Republik berusaha memanfaatkan isu ini untuk memperkuat basis pemilih mereka.
Kamala Harris menghadapi dilema besar menjelang Pemilu AS 2024. Dukungannya terhadap Israel dalam konflik Gaza memicu protes masif dari kelompok pro-Palestina. Penolakan Harris untuk membatasi penjualan senjata ke Israel berpotensi mengikis dukungan pemilih Muslim dan Arab-Amerika. Situasi ini mengancam peluang kemenangan Harris di negara-negara kunci, mengingat pentingnya suara minoritas dalam pemilihan yang diprediksi akan ketat.
Lebih dari 80 kandidat muslim berhasil memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) sela Amerika Serikat (AS) 2022. Para kandidat akan menduduki posisi sebagai senat di daerah lokal, negara bagian, federal dan yudisial di lebih dari 20 negara bagian.