Puskapkum

Indra menilai kedudukan Mahkamah Kehormatan MK yang sifatnya ad hoc hanya menunjukan sikap pasif dalam merespons persoalan di MK. Dia menyebut kedudukan Mahkamah Kehormatan MK saat ini tak ubahnya seperti pemadam kebakaran.

Secara normatif, Perppu Cipta Kerja dibawa ke DPR di masa sidang berikutnya untuk diterima atau ditolak. Setelah Perppu diterima, DPR dan Presiden diminta untuk melakukan perubahan (legislative review) terhadap UU Cipta Kerja.