Ikn

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjalani ibadah shalat tarawih di Masjid Negara IKN, dan menurutnya, ini bukan sekadar ibadah Ramadhan tetapi juga penanda bahwa Indonesia menyiapkan ibu kota barunya sebagai mediator Islam Asia Tenggara.

Menag Nasaruddin Umar tinjau progres Masjid Negara dan Basilika di IKN. Kompleks inklusif ini jadi simbol kerukunan umat beragama. Baca selengkapnya di sini.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 14,92 triliun.

Presiden Prabowo Subianto dipastikan gelar upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, bukan lagi di IKN. Simak alasan dan jadwal peluncuran logo serta tema 17 Agustus.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keputusan ini dibuat agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Pemenuhan transportasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap pemerintahan baru dalam sidang paripurna di IKN. Fokus utama adalah memastikan transisi kekuasaan yang efektif, termasuk persiapan regulasi dan kebijakan yang diperlukan. Meski demikian, ia memperingatkan agar tidak ada kebijakan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak selama masa transisi. Arahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran serah terima kekuasaan dan memungkinkan pemerintahan baru segera bekerja optimal demi kemajuan bangsa.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menaruh perjatian besar pada kompetensi tenaga konstruksi di IKN. Selain itu juga mendorong penggunaan semen hijau

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berencana mendirikan kampus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana itu sudah dibahas bersama jajaran pemerintah termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara

Kontroversi larangan hijab bagi Paskibra di IKN pada HUT RI ke-79 menuai kritik. MUI menyoroti pelanggaran HAM dan konstitusi, khususnya pasal 29. Kebijakan ini dianggap melecehkan Islam dan berpotensi memicu keresahan. Pemerintah didesak menghormati kebebasan beragama demi menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk.