Didik Rachbini Kritik Keras IKN, Dahlan Iskan Soroti Pemborosan: Ratusan Triliun, Dapat Apa?

LANGIT7.ID–Jakarta; Diskusi bertajuk “Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global” yang digelar Program Doktor Manajemen Universitas Paramadina pada 5 Mei 2026 berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua tokoh nasional, Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini dan Menteri Negara BUMN Periode 2011-2014 Dahlan Iskan, menyampaikan pandangan berbeda namun sama-sama menyoroti masa depan proyek bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Sorotan utama mengarah pada potensi pemborosan anggaran negara hingga risiko mangkraknya aset besar yang sudah terlanjur dibangun.

Didik Rachbini menilai proyek IKN sejak awal sarat masalah, mulai dari keputusan politik hingga urgensi pembangunan. Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak matang dan berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang.

“Kritik yang luar bgiasa terhadap keputusan politik ini sudah diberikan oleh para ahli, para intelektual, perguruan tinggi dan masyarakat umum bahwa proyek dengan dana besar tersebut tidak layak, tergesa-gesa dan ngawur,” ujar dia dalam webinar Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global, dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, Didik tidak hanya berhenti pada kritik. Ia menawarkan solusi konkret agar IKN tidak menjadi proyek mangkrak. Salah satu gagasannya adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pendidikan tinggi dengan menghadirkan kampus-kampus besar Indonesia.

Menurutnya, jika setidaknya 10 perguruan tinggi negeri membuka kampus cabang di IKN dengan kapasitas masing-masing 5.000 mahasiswa, maka dalam empat tahun bisa tercipta populasi baru hingga 200 ribu orang. Angka ini dinilai cukup untuk menciptakan critical mass yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan ini jauh lebih efisien dibanding program transmigrasi konvensional. Kehadiran mahasiswa akan langsung memicu aktivitas ekonomi seperti kuliner, hunian, transportasi, hingga jasa lainnya. Bahkan, dalam jangka panjang, kawasan tersebut berpotensi berkembang menjadi pusat riset dan inovasi berbasis teknologi.

Di sisi lain, Dahlan Iskan melihat persoalan IKN dari sudut pandang efisiensi ekonomi. Ia menyoroti besarnya dana yang sudah digelontorkan, namun belum menghasilkan manfaat nyata.

“Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa apa,” ujar dia.

Menurut Dahlan, pembangunan IKN mencerminkan lemahnya prinsip ekonomi investasi, khususnya dalam hal ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni perbandingan antara investasi dan hasil yang diperoleh. Ia menilai Indonesia terlalu sering membangun proyek besar tanpa perhitungan manfaat yang jelas.

Ia juga menyoroti pembangunan Bandara VVIP di IKN yang dinilai belum memiliki urgensi, mengingat akses dari Bandara Sepinggan ke lokasi IKN masih relatif cepat. Dalam pandangannya, pembangunan tersebut justru memperburuk efisiensi investasi negara.

Sebagai solusi, Dahlan mengusulkan agar aset yang sudah terbangun tetap dimanfaatkan, salah satunya dengan mengalihfungsikan bandara IKN menjadi pangkalan militer. Ia menilai langkah ini bisa memperbaiki nilai ekonomi dari investasi yang sudah terlanjur dikeluarkan.

Diskusi ini mencerminkan kegelisahan banyak pihak terhadap masa depan IKN. Di satu sisi, proyek ini sudah berjalan dan menyerap anggaran besar. Namun di sisi lain, pemanfaatannya masih menjadi tanda tanya besar.

Baik Didik Rachbini maupun Dahlan Iskan sepakat bahwa langkah cepat dan kebijakan strategis sangat dibutuhkan agar IKN tidak berakhir sebagai proyek mangkrak yang membebani negara.