Kendaraan Listrik

Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Absennya pasar sekunder menjadi penghambat utama adopsi massal. Namun, pemerintah optimis dengan langkah strategis percepatan infrastruktur dan dorongan terhadap pemerintah daerah. Meski jalan masih panjang, Indonesia berkomitmen mewujudkan visi transportasi ramah lingkungan, dengan target signifikan pada 2035.

Pasar mobil hybrid Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan tanpa insentif pemerintah, memicu perdebatan tentang kebijakan industri otomotif. Fenomena ini mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dan potensi besar pasar kendaraan ramah lingkungan, sambil menantang pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengembangan industri yang lebih komprehensif.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Jokowi, sedang mengambil langkah strategis untuk mendominasi industri baterai kendaraan listrik global. Dengan menggabungkan kekuatan nikel domestik dan potensi litium Zimbabwe, Indonesia bersiap menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai EV. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi dan pengembangan industri bagi kedua negara.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur terus memperkuat sinergi dengan stakeholder dalam upaya penyediaan kelistrikan yang andal,

Honda dan LG Energy Solution segera merampungkan pembangunan pabrik untuk kenderaan listrik pada akhir 2024. Honda juga menargetkan untuk meluncurkan hingga 30 mobil berbasis listrik pada tahun 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya.

Honda Motor Co., Ltd. (Honda) menjalin kerjasama dengan Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) dalam mengembangkan kendaraan listrik di Jepang.

Astra Honda Motor (AHM) tengah menyiapkan paket pelatihan berkendara aman untuk pengguna sepeda motor listrik Honda di Indonesia.

Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (Unair) menciptakan alat pengisi daya untuk kendaraan listrik bernama Bangga

Agus menjelaskan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu.

Pemerintah memberikan subsidi Rp 7 Juta untuk pembelian motor listrik. Langkah itu dilakukan untuk pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia terkait emisi gas rumah kaca.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yakni motor listrik dan mobil listrik, yang akan dimulai pada 20 Maret 2023.

Penerapan SIM motor listrik untuk sementara ini masih disamakan dengan kendaraan roda dua lainnya. Adapun SIM motor listrik masih dalam proses pengukuran daya tempuh berdasarkan kapasitas baterai.

Mulyanto menilai penetapan status produksi mobil Esemka akan berdampak pada banyak hal, salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.