Antikorupsi

Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026.

Ibadah puasa ditegaskan bukan sekadar ritual fisik, melainkan sistem pengendalian diri yang mampu membentengi manusia dari praktik suap, riba, hingga perilaku destruktif di tengah masyarakat.

Islam menolak korupsi bukan hanya lewat pidato, tapi lewat sistem. Dari etika wahyu, institusi hisbah, hingga digitalisasi pengawasan, jihad melawan rente harus dimulai dari hulu.

Menurut Ibn Sad dalam Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Umar mewajibkan pejabat melaporkan harta sebelum dan sesudah menjabat. Selisih tak wajar? Disita.

Tahapan ini dimulai dengan mewajibkan seluruh bacaleg mengikuti pendidikan antikorupsi. Kegiatan pelatihan antikorupsi bagi Bacaleg dari PDIP turut dihadiri Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan khusus kepada seluruh elemen bangsa, terkait upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Wakil Presiden RI KH Maruf Amin menyatakan korupsi merupakan musuh utama semua bangsa layaknya pandemi yang merugikan masyarakat global.

Masyarakat Anti Korupsi Sulsel (MARS) berkolaborasi dengan seniman Makassar Art Initiative Movement (MAIM) memperingati hari antikorupsi dengan cara unik.

Dengan merapikan dan membuat konsisten terhadap data-data maka akan turut mendorong penerimaan negara baik pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pahala mengungkapkan, Stranas PK sejak 2019 telah mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan terutama di daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Isu ini didukung untuk dibahas pada tahapan prinsip-prinsip (high level principle/HLP) oleh delegasi negara-negara anggota G20 di ACWG Putaran Ke-1 di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan pembahasan 4 isu prioritas yang diusung Presidensi Indonesia pada putaran ke-2 Anticorruption Working.