Hutan Sawit

POPSI apresiasi sebutan miracle crop dari Presiden Prabowo untuk sawit, namun desak perlindungan nyata bagi petani kecil terkait konflik lahan dan transparansi tata kelola.

Pakar hukum ingatkan Satgas PKH agar tidak menyita lahan sawit berstatus HGU yang sudah sah secara hukum dan diperkuat putusan Mahkamah Agung demi menjaga kepastian hukum serta iklim investasi di Indonesia.

Penertiban kawasan hutan kembali dipersoalkan setelah MKMK menegaskan bahwa SK Penunjukan tidak memiliki kekuatan hukum. Ahli hukum lingkungan mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi total terhadap langkah Satgas PKH yang menyita 3,4 juta hektare lahan sawit tanpa dasar penetapan kawasan hutan yang sah.

PP No. 45 Tahun 2025 tentang sanksi administrasi dan PNBP di sektor sawit menuai polemik. Denda Rp25 juta/ha/tahun dinilai memberatkan, Satgas PKH diberi kewenangan luas, hingga ancaman pada kepastian hukum, hak rakyat, dan iklim investasi Indonesia.

Pakar Hukum Unpad sebut penyitaan 1 juta hektare sawit oleh Satgas Prabowo cacat hukum karena langgar prosedur UU Kehutanan dan bisa digugat di PTUN.

Ketua WSN Abdul Aziz kritik keras aturan kawasan hutan. Ia sebut kebijakan ini bisa jadikan sawit kambing hitam kekacauan tata kelola kehutanan.