Produk Halal

Pemerintah Indonesia melalui BPJPH bekerja sama dengan KBRI Beijing memperketat pengawasan produk halal asal Tiongkok. Langkah ini memastikan seluruh produk impor yang beredar di Indonesia tetap memenuhi standar halal dari hulu ke hilir demi perlindungan konsumen muslim.

Produk bersertifikat halal di Indonesia tembus 9,6 juta. BPJPH dorong digitalisasi dan kolaborasi global untuk jadikan Indonesia pusat halal dunia.

Pemerintah menegaskan semua dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib bersertifikat halal. BPJPH, BGN, dan LPPOM bersinergi mempercepat sertifikasi halal demi pangan anak Indonesia yang aman, bergizi, dan thayyib.

BPJPH RI bersama Kementerian Agama memperkuat sinergi nasional melalui Rapat Koordinasi Business Matching Layanan Sertifikasi Halal 2025. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata percepatan sertifikasi halal, pembangunan UPT di 11 provinsi, serta penguatan ekosistem halal nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kuliner halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi simbol budaya dan identitas bangsa. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan pentingnya kuliner halal sebagai kekuatan budaya nasional dalam ajang IN2HCC di ISEF 2025, sekaligus bagian dari percepatan Wajib Halal 2026.

Nanobank Syariah resmi luncurkan SRIA ritel, produk investasi halal pertama di Indonesia yang memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

Pemerintah siapkan langkah tegas menata ulang industri busana muslim nasional agar tak lagi dikuasai impor China dan memperkuat daya saing lokal.

BPJPH resmi menandatangani kerja sama dengan 10 lembaga strategis untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia dan penggerak ekonomi umat.

BPJPH RI catat 9,6 juta produk bersertifikat halal. Program gratis untuk warteg dan warung lokal dorong Indonesia jadi pusat industri halal dunia.

Sertifikasi halal menjadi kunci sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan prinsip halalan thayyiban, dapur MBG wajib menerapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan sistem jaminan halal agar makanan anak bangsa benar-benar halal, aman, dan bergizi.

Sertifikat halal bukan hanya jaminan kehalalan, tapi juga terbukti mampu meningkatkan omzet UMKM, memperkuat daya saing, dan membuka akses pasar global.

Sertifikasi halal alat kesehatan wajib mulai 2026 sesuai PP No. 42/2024. Aturan ini pastikan produk aman, bebas bahan haram, dan sesuai syariat.

Kemenag terbitkan KMA 714/2025 tentang jaminan produk halal di daerah. Aturan baru ini cabut KMA 82/2022 dan perkuat layanan halal lewat KUA, majelis taklim, serta peran pegawai fungsional.