Paripurna Dpr

Paripurna terakhir DPR 2019-2024 menyoroti isu haji sebagai agenda kunci, menunjukkan komitmen wakil rakyat terhadap pelayanan ibadah umat Muslim. Evaluasi penyelenggaraan haji 2024 menjadi warisan penting bagi DPR periode berikutnya, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas ibadah tahunan ini. Momen ini menandai transisi kepemimpinan legislatif dan tekad untuk terus memperbaiki layanan publik.

DPR RI) dan pemerintah resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Pengesahan itu sempat diwarnai adu mulut.

Emrus mengusulkan agar terdapat pasal yang mengakomodasi kekerasan seksual di lingkungan suami dan istri. Usulan tersebut dilandasi oleh tingginya kemungkinan pemaksaan hubungan kepada pasangan masing-masing.

Sebelum disetujui menjadi undang-undang, rapat paripurna DPR mendengarkan pendapat akhir Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam laporannya mengatakan Komisi I DPR telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 6 November untuk mendengarkan visi-misi Jenderal Andika.