Pengamat Hukum Apresiasi Inisiatif DPR soal RUU TPKS

LANGIT7, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyampaikan apresiasi terhadap kesepakatan DPR yang menjadikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR.

"Ini menunjukkan bahwa DPR punya kepedulian terhadap realisasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini," kata Emrus seperti dikutip dari Antaranews, di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: DPR Ragu Garuda Indonesia Bisa Berangkatkan Calon Haji 2022

Menurut dia, dengan menjadikan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR, para wakil rakyat telah benar-benar menunjukkan kesungguhan mereka sebagai representasi dari masyarakat yang memiliki komitmen untuk menghapus segala jenis kekerasan seksual yang ada di ruang publik dan ruang privat, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

"Tidak satu pun masyarakat di Indonesia setuju kekerasan seksual terjadi. Dari siapa kepada siapa pun, itu tidak boleh terjadi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Emrus mengusulkan agar terdapat pasal yang mengakomodasi kekerasan seksual di lingkungan suami dan istri. Usulan tersebut dilandasi oleh tingginya kemungkinan pemaksaan hubungan kepada pasangan masing-masing, baik pemaksaan oleh suami kepada istri, maupun dari istri kepada suami.

Baca Juga: Menteri PPPA Ungkap Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

"Jadi, istri bisa menuntut suami dan suami bisa menuntut istri ketika melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasangannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Emrus juga berharap akan terdapat sanksi yang keras kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual karena telah melanggar hak asasi manusia milik korbannya. "Itu pelanggaran HAM. Sangat tidak manusiawi. Saya harap diberikan sanksi yang sangat keras, apa pun nama sanksinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR. Sebanyak sembilan perwakilan fraksi menyampaikan pendapat mereka tentang RUU TPKS. Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Baca Juga:

Lulus Uji Kelayakan, Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika sebagai Calon Panglima TNI

Puan Maharani: RUU TPKS Inisiatif DPR Disahkan Pekan Depan