Pandemi Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Jakarta sudah keluar dari zona merah setelah satu setengah bulan angka kasus COVID-19 tinggi.

BNPB membagikan 60 ribu masker di berbagai pusat aktivitas dan tempat keramaian di Ibukota DKI Jakarta.

Pemberlakuan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah membuat sebagian hotel dan restoran mengibarkan bendera putih karena tidak mampu bertahan di tengah pandemi.

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengingatkan pemerintah bahwa salah satu pelajaran terpenting dari serangan gelombang ke-2 adalah urgensi menjaga perbatasan dari pengunjung yang berasal dari episentrum wabah.

Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai bahwa bergantung hanya pada vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi adalah pilihan kebijakan yang beresiko tinggi.

Bagi warga yang beragama Kristen dan Katolik, Gubernur Anies menamainya dengan Blok Santo Yosef-Arimatea. Nama itu didapat setelah berkonsultasi dengan FKUB.

Pemerintah perlu segera ambil langkah taktis, strategis dan mendasar agar persoalan pendidikan cepat tertanggulangi.Tidak bisa masa depan bangsa dipertaruhkan.

Madrasah Muallimin Muhammadiyah, salah satu pesantren Muhammadiyah terbesar di Indonesia mampu bertahan menghadai pandemi menggunakan teknologi digital berupa sistem informasi pembelajaran dan keuangan.

Kendati sedang terinfeksi COVID-19, ibu masih bisa menyusui bayinya. Tentu saja dengan melakukan protokol pencegahan penularan COVID-19.

Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan, anomali lonjakan kasus kematian masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

PT Hetzer berikan sejuta masker medis, Dompet Dhuafa 100 tabung oksigen, 50 ton beras, 20 ribu kaleng daging kemasan dan 150 paket nutrisi untuk nakes.

Pandemi memaksa dan mempercepat setiap pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Jika pandemi berlangsung lama, mempengaruhi segala sektor bisnis dan usaha.

Pemerintah dikabarkan akan menghapus untuk sementara data kematian Covid-19 dari indikator kebijakan PPKM. Tindakan tersebut mendapatkan protes dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.