Reformasi Pajak

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

Pemerintah meluncurkan program pengungkapan sukarela atau PPS mulai 1 Januari - 30 Juni 2022. Ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia.

Pemerintah menjamin Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan memberikan dukungan kemudahan bagi sektor UMKM.

UU HPP hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan. DPR RI melibatkan setidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendidikan dan kesehatan dan Himbara.