Kementerian Agama

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 mencapai skor 77,89, tertinggi sejak 2015. Kementerian Agama menegaskan capaian ini harus menjadi dasar kebijakan keagamaan berbasis data dan penguatan toleransi.

Kementerian Agama menetapkan Ambon sebagai Kota Wakaf ke-16 di Indonesia. Wakaf uang lintas iman didorong sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguat harmoni sosial.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Asesmen Baca Al-Quran menjadi prolog perbaikan literasi keagamaan nasional. Hasil awal menunjukkan baru 41 persen warga Jawa mampu membaca Al-Quran dengan baik.

Pemerintah menetapkan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas nasional. Kemenag menyiapkan Rp26 miliar, tanah wakaf, serta dukungan pemulihan pendidikan dan layanan keagamaan pascabencana.

Wakil Menteri Agama menegaskan pendidikan keagamaan bukan pelengkap, melainkan fondasi pembentukan manusia seutuhnya dan masa depan bangsa dalam penutupan Rakernas 2025 di Tangerang.

Rakernas Kementerian Agama 2025 mematangkan program 2026, menyelaraskan kebijakan dengan RKP, serta memperkuat layanan pendidikan, keagamaan, dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Agama menggelar lokakarya dalam Rakernas 2025 untuk menyusun Outlook Kehidupan Beragama 2026, membahas tantangan keumatan mulai dari digitalisasi, polarisasi identitas, hingga isu global demi kebijakan keagamaan yang inklusif dan berbasis data.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pengembangan rumah ibadah ramah difabel sebagai program prioritas, menjadikan Masjid Istiqlal sebagai model nasional. Ia juga memastikan 58.000 anak difabel telah mendapat akses pendidikan inklusif melalui madrasah dan pesantren pada peringatan Hari HAM ke-77.

Menag Nasaruddin Umar menegaskan besarnya potensi zakat dan ekosistem filantropi Islam (ZISWAF) untuk mengatasi kemiskinan global. Dalam ICONZ ke-9, ia mendorong tata kelola yang kuat, inovasi program pemberdayaan, serta kolaborasi lintas sektor agar zakat memberi dampak global dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Kemenag menegaskan komitmen kuat pada keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan, konsolidasi ribuan satker, serta peningkatan indeks informatif di pusat dan daerah. Thobib Al Asyhar menuturkan bahwa transparansi adalah hak masyarakat sesuai amanat UU KIP dan menjadi arus utama tata kelola Kemenag.

Kementerian Agama mengerahkan dukungan APBN lebih dari Rp50 miliar dan membuka donasi nasional untuk mempercepat pemulihan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menag Nasaruddin Umar menegaskan negara harus hadir memulihkan layanan keagamaan, pendidikan, serta menyalurkan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah dan Kemenag mematangkan pembentukan Ditjen Pesantren melalui revisi Perpres untuk mengurai kompleksitas tugas Ditjen Pendis dan memperkuat tata kelola pendidikan Islam.

Kemenag menggelar MHQ internasional khusus disabilitas netra dengan peserta dari 12 negara. Acara ini menegaskan komitmen Indonesia pada Islam inklusif dan moderasi beragama.