LANGIT7.ID-, Jakarta - - Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah yang menandakan Hari Raya Idul Fitri 2026 memiliki potensi berbeda antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan pemerintah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan tanggal 1 Syawal 1447 H, melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Penetapan tersebut dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yakni penentuan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomi posisi bulan. Berdasarakan perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan secara resmi kapan jatuh Lebaran 2026. Penentuan awal Syawal akan dilakukan pemerintah setelah mendapatkan hasil dari sidang isbat, yang akan digelar pada 29 Ramadhan mendatang atau pada Kamis, 19 Maret 2026.
Baca juga: Kementerian Agama Siap Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H dengan Metode Hisab dan RukyatMeski demikian, berdasarkan kalender Hijriyah yang disusun pemerintah, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2025.
Kepastian tanggal tersebut akan ditentukan setelah pemerintah menerima laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.
"Diperkirakan Lebaran tanggal 21," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, belum lama ini.
Arsad menambahkan, perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan hisab mengenai posisi hilal pada 29 Ramadhan 1447 H. Menurut dia, ketinggian hilal di Indonesia saat itu diperkirakan masih berada pada kisaran yang belum memenuhi kriteria visibilitas hilal menurut standar MABIMS.
"Kalau berdasarkan hitungan hisab, ketinggian hilal itu sekitar 0 sampai 3 derajat. Yang tertinggi itu ada di Aceh. Kemudian untuk elongasi sekitar 4 sampai 6 derajat," papar dia.
Meskipun dari sisi ketinggian ada wilayah yang mendekati syarat, namun dari sisi elongasi masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kriteria imkanur rukyat yang digunakan negara-negara anggota MABIMS.
"Di ketinggian mungkin memenuhi, tapi dari sudut elongasi itu masih kurang, karena kalau kriteria imkanur rukyat versi MABIMS itu 6,4 derajat. Jadi kalau berdasarkan kriteria visibilitas hilal MABIMS memang masih tidak mungkin untuk bisa dilihat," katanya.
Baca juga: Sambut Lebaran 2026, Bank Muamalat Siapkan Rp879 Miliar Uang Tunai dan Perkuat Layanan DigitalLagi-lagi ditegaskan bahwa keputusan resmi mengenai penetapan 1 Syawal tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar oleh pemerintah pada 19 Maret mendatang.
Senada dengan Kemenag, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno mengatakan, potensi perbedaan Lebaran 2026 itu mungkin terjadi.
"Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri, nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu ya mengenai jadwal libur dan seterusnya," ujar Pratikno kepada wartawan.
Menurutnya, apabila terjadi perbedaan dalma hal penetapan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah berbeda, sebenarnya itu tidak masalah. Namun begitu, ia tetap berharap pemerintah dan Muhammadiyah ber-Lebaran pada hari yang sama.
"Nah ini nanti 1 Syawal-nya itu beda atau tidak, ya semoga sama, kalaupun beda tidak apa-apa," ucap Pratikno.
Baca juga: Mudik Lebaran 2026, Jasa Marga Diskon Tarif Tol 30 Persen di 9 Ruas IniMenurut Pratikno, yang paling penting adalah bagaimana umat Muslim saling menghargai pilihannya satu sama lain.
"Jadi ya kita memang ya kita tidak harus sama, kita bisa berbeda. Tapi yang penting adalah kita saling menghormati, saling menghargai jika memang terdapat perbedaan hasil sidang isbat di tanggal 1 Syawal," imbuhnya.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama atau NU biasanya mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan awal Syawal. Hal ini dikarenakan NU dan pemerintah sama-sama menggunakan metode rukyat, yang dikombinasikan dengan perhitungan hisab.
(lsi)