Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru
Mahmuda attar hussein
Selasa, 01 Maret 2022 - 15:55 WIB
Menpan RB, Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa).
Pemerintah mulai mematangkan skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara baru, Nusantara. Saat ini bahasan tersebut masuk dalam diskusi dengan kementerian lembaga.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan ini dilakukan bersama Bappenas, Kemenkeu, dan kementerian lembaga secara one-on-one yang masuk klaster I prioritas pindah ke Nusantara pada 2024," kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Hasil pembahasan ini, kata dia, nanti akan diputuskan nama-nama ASN dari setiap kementerian dan lembaga yang pindah ke sana. Termasuk informasi apakah membawa keluarga atau tidak.
Baca Juga:Jokowi Impikan Ibu Kota Baru Terbuka dan Ramah untuk Semua Orang
Dia mengatakan, Kementerian PUPR kini sedang proses persiapan pembangunan infrastruktur pemukiman, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
"Nanti ASN yang saat ini bekerja di kementerian dan lembaga harus siap pindah ke Nusantara. Tapi belum diputuskan berapa jumlahnya sampai saat ini," ujarnya.
"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Sebab ini hukumnya wajib," katanya.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan ini dilakukan bersama Bappenas, Kemenkeu, dan kementerian lembaga secara one-on-one yang masuk klaster I prioritas pindah ke Nusantara pada 2024," kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Hasil pembahasan ini, kata dia, nanti akan diputuskan nama-nama ASN dari setiap kementerian dan lembaga yang pindah ke sana. Termasuk informasi apakah membawa keluarga atau tidak.
Baca Juga:Jokowi Impikan Ibu Kota Baru Terbuka dan Ramah untuk Semua Orang
Dia mengatakan, Kementerian PUPR kini sedang proses persiapan pembangunan infrastruktur pemukiman, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
"Nanti ASN yang saat ini bekerja di kementerian dan lembaga harus siap pindah ke Nusantara. Tapi belum diputuskan berapa jumlahnya sampai saat ini," ujarnya.
"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Sebab ini hukumnya wajib," katanya.