Pemerintah Tetapkan WFA untuk ASN dan Swasta Pada 29-31 Desember 2025

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara adaptif (flexible working arrangement /FWA) pada Senin hingga Rabu, 29-31 Desember 2025 telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Aturan ini berlaku untuk ASN dan swasta, selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Saya sudah mengeluarkan surat kepada seluruh pemimpin instansi pemerintah untuk bisa melaksanakan fleksible working arrangement selama tanggal 29-31 Desember. Seperti saya sampaikan tadi, tetap memperhatikan layanan publik dan juga tentunya layanan publik ini yang berdampak langsung dengan masyarakat," kata Menteri PANRB Rini Widyantini kepada media, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Menteri Rini Widyantini mengatakan, pengaturan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada periode akhir tahun. Aturan berlaku bagi seluruh ASN dengan tetap memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi.

"Pengaturan ini diperuntukkan bagi ASN di pemerintah pusat dan daerah, termasuk di lingkungan Mabes TNI dan Polri. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan memastikan pelayanan publik serta tugas-tugas strategis tetap berjalan," ujarnya.

Pelaksanaan pengaturan kerja tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN serta Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam menyesuaikan pengaturan kerja ASN secara terukur dan berbasis kinerja.

"Teknis pelaksanaan pengaturan kerja diserahkan kepada masing-masing instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pimpinan instansi diharapkan mengatur pembagian pegawai yang melaksanakan tugas di kantor dan yang melaksanakan tugas secara adaptif, serta memastikan jalannya pengawasan terhadap capaian kinerja," jelas Menteri Rini.

Menteri Rini juga menegaskan bahwa pengaturan kerja secara adaptif bukan merupakan kelonggaran disiplin, melainkan instrumen untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap efektif dan responsif di tengah dinamika akhir tahun. Fokus pengawasan tetap diarahkan pada capaian kinerja dan kualitas pelayanan publik.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru," imbuhnya.

Baca juga: Kemenhub Siapkan Mudik Gratis Libur Nataru, Ini Rute dan Jadwal Keberangkatannya

Selama periode pengaturan kerja ini, lanjutnya, masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan, pengaduan, maupun aspirasi terkait kinerja pemerintah melalui kanal LAPOR! atau laman www.lapor.go.id.

Sementara untuk sektor swasta, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan agar tidak memperhitungkan WFA sebagai cuti tahunan dan pekerja tetap melaksanakan pekerjaan secara produktif.

SKB Tiga Menteri Terkait Libur Nataru

Sebelumnya pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, & Menteri PANRB) telah menetapkan 25 Desember 2025 sebagai libur nasional Hari Raya Natal, 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama Natal, serta 1 Januari 2026 sebagai libur nasional Tahun Baru.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan dan keputusan bersama dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama Presiden Prabowo.

"Pengaturan kerja ASN selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan," tutur Menko Airlangga.

Instansi penyelenggara pelayanan publik juga diimbau untuk memastikan bahwa layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses selama periode Natal dan Tahun Baru.