Biaya Haji Bengkak, DPR: Kebijakan Anggaran Tergantung Arab Saudi
Jaja Suhana
Selasa, 31 Mei 2022 - 07:30 WIB
Ilustrasi. Foto: Langit7.id/iStock.
DPR mengumumkan bawah Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini menaikkan anggaran biaya haji 2022. Kebijakan ini sebagai penyesuaian biaya bagi akomodasi dan penginapan jemaah selama di Arafah dan Muzdalifah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili mengungkapkan, membengkaknya anggaran haji bergantung pada kebijakan Arab Saudi. Salah satu alasannya akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga berencana mengganti tenda dan AC baru di Arafah dan Mina.
"Awalnya kita anggarkan itu sebesar 1.500 real, naik menjadi 5.500 real, jadi kenaikannya cukup tajam. Sehingga komposisi dari biaya ibadah haji tahun ini yang tadinya diperkirakan 82 juta per orang mencapai 100 juta per orang," ujar Ace dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
Baca Juga:Cegah Heat Stroke di Musim Haji, Kemenkes: Jangan Tunggu Haus
Akibatnya menurut Ace, pemerintah harus mensubsidi biaya haji yang cukup besar. "Tentu ini harus kami bahas lebih mendetail. Karena kami tidak ingin dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai subsidinya," katanya.
Ace menjelaskan, Indonesia saat ini tidak memiliki posisi tawar yang cukup, sehingga sulit bernegosiasi terkait tingginya biaya ibadah haji. "Tapi ya, ini untuk diketahui masyarakat bahwa memang kebijakan tentang anggaran haji ini tergantung dari kebijakan pemerintah Arab Saudi," ujarnya.
Ace mengatakan dana yang dititipkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus dikelola dengan baik untuk melayani calon jemaah haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili mengungkapkan, membengkaknya anggaran haji bergantung pada kebijakan Arab Saudi. Salah satu alasannya akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga berencana mengganti tenda dan AC baru di Arafah dan Mina.
"Awalnya kita anggarkan itu sebesar 1.500 real, naik menjadi 5.500 real, jadi kenaikannya cukup tajam. Sehingga komposisi dari biaya ibadah haji tahun ini yang tadinya diperkirakan 82 juta per orang mencapai 100 juta per orang," ujar Ace dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
Baca Juga:Cegah Heat Stroke di Musim Haji, Kemenkes: Jangan Tunggu Haus
Akibatnya menurut Ace, pemerintah harus mensubsidi biaya haji yang cukup besar. "Tentu ini harus kami bahas lebih mendetail. Karena kami tidak ingin dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai subsidinya," katanya.
Ace menjelaskan, Indonesia saat ini tidak memiliki posisi tawar yang cukup, sehingga sulit bernegosiasi terkait tingginya biaya ibadah haji. "Tapi ya, ini untuk diketahui masyarakat bahwa memang kebijakan tentang anggaran haji ini tergantung dari kebijakan pemerintah Arab Saudi," ujarnya.
Ace mengatakan dana yang dititipkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus dikelola dengan baik untuk melayani calon jemaah haji.