BPET MUI: Ideologi Khilafatul Muslimin Tak Relevan dengan NKRI
Jaja Suhana
Ahad, 12 Juni 2022 - 10:08 WIB
Penulis buku Utang Republik pada Islam, Lukman Hakiem, mengingatkan, keberadaan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan tokoh-tokoh Islam. Foto: Istimewa.
Negara disebut sebagai aktor utama untuk memberantas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sebab negara memiliki perangkat hukum untuk melindungi rakyat dari pengaruh ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila.
Sekretaris Badan Pengangggulangan Ekstrimisme dan Terorisme (BPET) MUI, Wachid Ridwan mengatakan organisasi khilafatul muslimin yang sedang viral merupakan ancaman bagi negara.
"Organisasi tersebut sangat teratur dan rapi jadi pendeteksiannya sebenarnya juga mudah, mereka terbuka ke publik dan bisa diakses," ujar Wachid dalam Webinar Kebangsaan BPET-MUI, akhir pekan ini.
Baca Juga:Disebut Penceramah Radikal, UAS: Setiap Hari Kita Diajak Perangi Hoaks
Menurut dia, negara telah mengatur kriteria organisasi masyarakat (ormas) yang dilarang. Aturan tersebut tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 'Ormas Terlarang'.
Wachid juga menyebut ideologi yang diusung Khilafatul Muslimin bertentangan dan tidak relevan dengan sistem kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya dan ras yang berbeda.
"Berkenaan dengan itu, gerakan-gerakan ini selalu mengatakan mereka tidak anti Pancasila dan selalu taat kepada negara, namun ajaran mereka jelas bertentangan dengan Pancasila," katanya.
Sekretaris Badan Pengangggulangan Ekstrimisme dan Terorisme (BPET) MUI, Wachid Ridwan mengatakan organisasi khilafatul muslimin yang sedang viral merupakan ancaman bagi negara.
"Organisasi tersebut sangat teratur dan rapi jadi pendeteksiannya sebenarnya juga mudah, mereka terbuka ke publik dan bisa diakses," ujar Wachid dalam Webinar Kebangsaan BPET-MUI, akhir pekan ini.
Baca Juga:Disebut Penceramah Radikal, UAS: Setiap Hari Kita Diajak Perangi Hoaks
Menurut dia, negara telah mengatur kriteria organisasi masyarakat (ormas) yang dilarang. Aturan tersebut tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 'Ormas Terlarang'.
Wachid juga menyebut ideologi yang diusung Khilafatul Muslimin bertentangan dan tidak relevan dengan sistem kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya dan ras yang berbeda.
"Berkenaan dengan itu, gerakan-gerakan ini selalu mengatakan mereka tidak anti Pancasila dan selalu taat kepada negara, namun ajaran mereka jelas bertentangan dengan Pancasila," katanya.