MUI akan mengukuhkan 1.300 pengurus baru di Masjid Istiqlal pada akhir Januari 2026. Acara yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto ini diawali doa bersama 20 ribu jamaah untuk keselamatan bangsa dari bencana alam dan tantangan teknologi AI.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperketat persiapan Mukernas 2026 dengan membatasi setiap lembaga hanya menyusun dua program prioritas. Simak strategi efisiensi MUI demi fokus pada agenda umat.
MUI mendesak penguatan regulasi dan kemandirian Dana Abadi Pesantren melalui refleksi akhir tahun 2025. Simak 3 poin strategis untuk transformasi pesantren menuju Indonesia Emas 2045.
MUI memperingatkan publik atas agenda antisemitisme Amerika Serikat yang dinilai sebagai instrumen politik untuk membungkam dukungan terhadap Palestina dan melegitimasi pelanggaran HAM Zionis.
Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia menempatkan pengembangan green company sebagai program strategis LPEU MUI untuk memperkuat ekonomi umat berbasis keberlanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan usaha profesional.
MUI bersama ormas Islam dan lembaga filantropi menyerukan umat terus berdonasi membantu korban bencana Sumatera serta mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.
Pengumpulan zakat di Indonesia masih jauh dari potensi Rp327 triliun. MUI mendorong revisi UU Zakat, kewajiban bayar zakat bagi muslim berpenghasilan nisab, serta penetapan zakat sebagai pengurang pajak agar penghimpunan nasional lebih optimal.
BPJPH menggelar Forum Sinergi Layanan Sertifikasi Halal pada 911 Desember 2025 di Jakarta untuk meningkatkan mutu layanan dan pemenuhan SLA. Forum ini mempertemukan MUI, LPH, serta berbagai asosiasi usaha guna memperkuat ekosistem halal nasional dan global.
MUI menegaskan Pancasila sebagai inspirasi perdamaian dunia dalam dialog bersama Sekjen Liga Muslim Dunia di MPR RI. Cholil Nafis menilai nilai Pancasila selaras dengan tujuan syariah dan menjadi fondasi kerukunan bangsa.
MUI menetapkan fatwa baru terkait rekening dormant sebagai panduan syariah dalam pengelolaan dana mengendap. Fatwa ini menegaskan hak pemilik rekening, kewajiban bank memberi pemberitahuan, serta mekanisme penyerahan dana tak bertuan kepada lembaga sosial sesuai syariat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. KH Jeje Zaenudin menegaskan pentingnya pembenahan administrasi, pendataan, dan pengawasan lembaga pesantren agar lebih transparan dan terdaftar resmi.