Ketua Banggar DPR RI Sebut Ada Enam Tantangan Ekonomi akibat Pandemi
Muhajirin
Sabtu, 07 Agustus 2021 - 10:30 WIB
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah (foto: langit7.id/istock)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyebut ada enam tantangan menghadapi ekonomi ke depan. Tantangan tersebut masih berkaitan dengan masa pandemi Covid-19.Hal ini menyusul angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 yang disebut mencapai 7,07 persen dibanding kuartal II 2020 dan pandemi corona belum selesai.
Pertama, terkait kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan itu membawa konsekuensi perlambatan ekonomi pada kuartal III 2021 dan bahkan memantik kontraksi 1,7-2 persen.
Kedua, terkait tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021. Dia meminta pemerintah disiplin mencapai target penurunan corona melalui kebijakan PPKM agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam.
“Dengan keberhasilan pengendalian Covid-19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen,” kata Said melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).
Ketiga, pemerintah harus mengantisipasi Covid-19 tidak mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ini seiring dengan tingkat kasus positif di desa-desa dan ditambah data BPS yang menunjukkan sektor pertanian membuat tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen.
Menurut dia, jika kasus positif di desa terus meningkat di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda, yakni akses layanan kesehatan di desa yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi dan suplai pangan nasional terganggu.
Keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, terkhusus untuk keluarga miskin. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
Pertama, terkait kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan itu membawa konsekuensi perlambatan ekonomi pada kuartal III 2021 dan bahkan memantik kontraksi 1,7-2 persen.
Kedua, terkait tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021. Dia meminta pemerintah disiplin mencapai target penurunan corona melalui kebijakan PPKM agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam.
“Dengan keberhasilan pengendalian Covid-19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen,” kata Said melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).
Ketiga, pemerintah harus mengantisipasi Covid-19 tidak mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ini seiring dengan tingkat kasus positif di desa-desa dan ditambah data BPS yang menunjukkan sektor pertanian membuat tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen.
Menurut dia, jika kasus positif di desa terus meningkat di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda, yakni akses layanan kesehatan di desa yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi dan suplai pangan nasional terganggu.
Keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, terkhusus untuk keluarga miskin. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.