Ketua Banggar DPR RI Sebut Ada Enam Tantangan Ekonomi akibat Pandemi

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyebut ada enam tantangan menghadapi ekonomi ke depan. Tantangan tersebut masih berkaitan dengan masa pandemi Covid-19. Hal ini menyusul angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 yang disebut mencapai 7,07 persen dibanding kuartal II 2020 dan pandemi corona belum selesai.

Pertama, terkait kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan itu membawa konsekuensi perlambatan ekonomi pada kuartal III 2021 dan bahkan memantik kontraksi 1,7-2 persen.

Kedua, terkait tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021. Dia meminta pemerintah disiplin mencapai target penurunan corona melalui kebijakan PPKM agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam.

“Dengan keberhasilan pengendalian Covid-19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen,” kata Said melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Ketiga, pemerintah harus mengantisipasi Covid-19 tidak mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ini seiring dengan tingkat kasus positif di desa-desa dan ditambah data BPS yang menunjukkan sektor pertanian membuat tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen.

Menurut dia, jika kasus positif di desa terus meningkat di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda, yakni akses layanan kesehatan di desa yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi dan suplai pangan nasional terganggu.

Keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, terkhusus untuk keluarga miskin. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.

“Untuk menopang rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” ujar Politisi PDIP ini.

Kelima, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dan impor, yang pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen dan impor tumbuh 31,22 persen, maka pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB. Misalnya, kejadian kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah.

Keenam, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan. Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan rupiah.

Namun, peluang potensi ekspor nasional akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional Indonesia. Total ekspor ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor.

“Sekali lagi, saya minta pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2021 agar mampu bertahan pada kisaran 3,3-3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang,” pungkas Said.