PBB Sebut China Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang
Garry Talentedo Kesawa
Kamis, 01 September 2022 - 12:05 WIB
Ilustrasi penindasan terhadap muslim Uighur oleh pemerintah China. (Foto: Istimewa)
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan China melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di wilayah barat Xinjiang. Laporan ini telah lama ditunggu-tunggu terkait dugaan pelanggaran hak serius dan penyiksaan dalam beberapa tahun terakhir.
Dilansir dari AP, Kamis (1/9/2022), penahanan diskriminatif yang dilakukan China bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan kantor hak asasi manusia PBB ini menjadi perhatian mendesak global terhadap pelanggaran hak asasi dalam kampanye Beijing untuk membasmi terorisme.
Baca Juga:Masyarakat Sipil Punya Peran Suarakan Dukungan untuk Uighur
Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet, menepis beberapa seruan China agar kantornya menahan laporan tersebut, mengikuti perjalanannya sendiri yang banyak dikritik ke Xinjiang pada bulan Mei. Beijing berpendapat laporan itu adalah bagian dari kampanye Barat untuk mencoreng reputasi China.
Laporan tersebut telah mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Barat atas hak-hak penduduk asli Uighurdan kelompok etnis lainnya di kawasan itu. Tetapi, laporan setebal 48 halaman itu datang dengan persetujuan PBB dan negara-negara anggotanya, termasuk China.
"Penolakan berulang-ulang Beijing terhadap krisis hak asasi manusia di Xinjiang semakin hampa dengan pengakuan lebih lanjut atas bukti kejahatan yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di kawasan itu," ujar Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International dalam sebuah penyataan.
Laporan PBB menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang di bawah kebijakan China untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, yang memilih Uighur dan komunitas mayoritas Muslim lainnya, antara 2017 dan 2019.
Dilansir dari AP, Kamis (1/9/2022), penahanan diskriminatif yang dilakukan China bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan kantor hak asasi manusia PBB ini menjadi perhatian mendesak global terhadap pelanggaran hak asasi dalam kampanye Beijing untuk membasmi terorisme.
Baca Juga:Masyarakat Sipil Punya Peran Suarakan Dukungan untuk Uighur
Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet, menepis beberapa seruan China agar kantornya menahan laporan tersebut, mengikuti perjalanannya sendiri yang banyak dikritik ke Xinjiang pada bulan Mei. Beijing berpendapat laporan itu adalah bagian dari kampanye Barat untuk mencoreng reputasi China.
Laporan tersebut telah mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Barat atas hak-hak penduduk asli Uighurdan kelompok etnis lainnya di kawasan itu. Tetapi, laporan setebal 48 halaman itu datang dengan persetujuan PBB dan negara-negara anggotanya, termasuk China.
"Penolakan berulang-ulang Beijing terhadap krisis hak asasi manusia di Xinjiang semakin hampa dengan pengakuan lebih lanjut atas bukti kejahatan yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di kawasan itu," ujar Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International dalam sebuah penyataan.
Laporan PBB menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang di bawah kebijakan China untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, yang memilih Uighur dan komunitas mayoritas Muslim lainnya, antara 2017 dan 2019.