Subsidi dan Kompensasi Energi Salah Sasaran, APBN Jadi Tak Sehat
Mahmuda attar hussein
Rabu, 07 September 2022 - 11:05 WIB
Subsidi dan Kompensasi Energi Salah Sasaran. (Foto: Istimewa).
Subsidi dan kompensasi energi yang salah sasaran menjadikan anggaran APBN semakin tidak sehat. Alokasi nilainya dari Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, besaran tersebut hampir setara dengan alokasi belanja untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yaitu sebesar 20 persen, atau Rp600 triliun
"Ini membuat kita harus berpikir bahwa subsidi dan kompensasi energi itu total yang diberikan hampir sama atau bisa jadi lebih besar dibandingkan pendidkkan," katanya dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Alih Subsidi Jadi Bansos, Kemenkeu: Lebih Tepat Sasaran
Hal itu menjadikan anggaran yang tidak sehat. Bahkan subsidi dan kompensasi sempat hampir mencapai Rp700 triliun.
"Ini pun dinikmati oleh lebih dari 70 persen masyarakat mampu. Padahal prioritas tentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan, yaitu miskin dan rentan," jelasnya.
Beberapa poin itu, lanjut Febrio, menjadi dasar pertimbangan bahwasannya anggaran tersebut tidak sehat. Namun, bisa sehat bila subsidinya mulai dialihkan secara cash ke masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, besaran tersebut hampir setara dengan alokasi belanja untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yaitu sebesar 20 persen, atau Rp600 triliun
"Ini membuat kita harus berpikir bahwa subsidi dan kompensasi energi itu total yang diberikan hampir sama atau bisa jadi lebih besar dibandingkan pendidkkan," katanya dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Alih Subsidi Jadi Bansos, Kemenkeu: Lebih Tepat Sasaran
Hal itu menjadikan anggaran yang tidak sehat. Bahkan subsidi dan kompensasi sempat hampir mencapai Rp700 triliun.
"Ini pun dinikmati oleh lebih dari 70 persen masyarakat mampu. Padahal prioritas tentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan, yaitu miskin dan rentan," jelasnya.
Beberapa poin itu, lanjut Febrio, menjadi dasar pertimbangan bahwasannya anggaran tersebut tidak sehat. Namun, bisa sehat bila subsidinya mulai dialihkan secara cash ke masyarakat yang membutuhkan.