Langkah Pemerintah Buru Hacker Bjorka Dinilai Keliru
Muhajirin
Senin, 12 September 2022 - 11:35 WIB
ilustrasi (foto: langit7.id/istock)
Senior Advisor sekaligus Co-Founder dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, menilai langkah pemerintah memburu hacker Bjorka keliru.
Sebelumnya, hackeryang menyebut dirinya Bjorka mengklaim telah meretas dokumen rahasia dari BIN untuk Presiden Joko Widodo. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan aparat negara bakal memburu Bjorka.
Namun, langkah memburu merupakan pendekatan yang salah. Nugroho mengusulkan, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi tata kelola siber, lalu membenahi perlindungan data, baik data pribadi maupun data negara.
"Itu yang harus dilakkan, bukan memburu bjorka. itu malah mempermalukan diri sendiri. ini alarm: pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," kata Yanuar di akun twitternya, dikutip Senin (12/9/2022).
Baca Juga: Bjorka Berulah Lagi, 105 Juta Data Penduduk Indonesia Milik KPU Bocor
State capacity (kapasitas negara) adalah kunci seberapa efektif pemerintahan bekerja untuk membuat kebijakan, menjalanka, memastikan ketercapaian, dan menunjukkan akuntabilitas negara pada warganya. Menurut dia, kasus Bjorka membuka mata kapasitas negara dalam tatakelola siber masih sangat lemah.
Sebelumnya, hackeryang menyebut dirinya Bjorka mengklaim telah meretas dokumen rahasia dari BIN untuk Presiden Joko Widodo. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan aparat negara bakal memburu Bjorka.
Namun, langkah memburu merupakan pendekatan yang salah. Nugroho mengusulkan, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi tata kelola siber, lalu membenahi perlindungan data, baik data pribadi maupun data negara.
"Itu yang harus dilakkan, bukan memburu bjorka. itu malah mempermalukan diri sendiri. ini alarm: pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," kata Yanuar di akun twitternya, dikutip Senin (12/9/2022).
Baca Juga: Bjorka Berulah Lagi, 105 Juta Data Penduduk Indonesia Milik KPU Bocor
State capacity (kapasitas negara) adalah kunci seberapa efektif pemerintahan bekerja untuk membuat kebijakan, menjalanka, memastikan ketercapaian, dan menunjukkan akuntabilitas negara pada warganya. Menurut dia, kasus Bjorka membuka mata kapasitas negara dalam tatakelola siber masih sangat lemah.