Koperasi BUMR Dorong Penggunaan Kacang Koro Stop Impor Kedelai
Mahmuda attar hussein
Senin, 16 Agustus 2021 - 18:12 WIB
Tempe berbahan kacang Koro. Foto: instagram agusomamihardja
Koperasi memiliki misi memajukan kesejahteraan umum, melalui perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33, disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ketua Koperasi BUMR Paramasera sekaligus Ketua Asosiasi Koro Pedang Nusantara, Agus Somamihardja mengatakan, dalam hal tersebut penting untuk mengembalikan niat dan amanat bagi pemangku kepentingan untuk memberikan kembali kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka kemerdekaan penting bagi setiap pihak pemangku kepentingan mengedepankan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) demi kemakmuran bangsa.
“Hari ini bisa dilihat, bahkan untuk makan bangsa kita masih tergantung pada impor komoditas pangan,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).
Baca juga:Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Pelaku UMKM Bidang Pertanian
Dari data 2019, impor gandum sebesar 10.693 juta ton sekitar 46 persen, buah-buahan 724 ribu ton atau sebesar 3 persen, sayuran sebesar 770 ribu ton dan jagung 911 ribu ton dan masih banyak yang lainnya. Hal ini membuktikan, bahwasannya Indonesia menginjak usia kemerdekaan ke-76 belum merdeka dari segi kedaulatan pangan.
Sementara itu, jika dilihat dari sisi nilai mata uang, setidaknya Indonesia pada 2019 mengeluarkan Rp123,5 triliun guna membeli aneka macam pangan untuk konsumsi masyarakat. Salah satunya, yaitu kedelai yang memiliki nilai spesial dan digunakan menjadi kreasi produk bangsa. Bahkan produk tahu, tempe yang kini sudah dikenal seluruh dunia mendapatkan bahan baku dari impor.
“Tentu kita tidak bisa terima karena ini tidak wajar. Jadi kita perlu mengajak piihak terkait dengan melihat fakta yang ada. Paramasera mencoba untuk memulai suatu kelembagaan yang berusaha menjawab apa yang dibutuhan oleh banyak pihak, sebab koperasi sudah dianggap terlalu lama dikalangan populer,” jelasnya.
Ketua Koperasi BUMR Paramasera sekaligus Ketua Asosiasi Koro Pedang Nusantara, Agus Somamihardja mengatakan, dalam hal tersebut penting untuk mengembalikan niat dan amanat bagi pemangku kepentingan untuk memberikan kembali kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka kemerdekaan penting bagi setiap pihak pemangku kepentingan mengedepankan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) demi kemakmuran bangsa.
“Hari ini bisa dilihat, bahkan untuk makan bangsa kita masih tergantung pada impor komoditas pangan,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).
Baca juga:Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Pelaku UMKM Bidang Pertanian
Dari data 2019, impor gandum sebesar 10.693 juta ton sekitar 46 persen, buah-buahan 724 ribu ton atau sebesar 3 persen, sayuran sebesar 770 ribu ton dan jagung 911 ribu ton dan masih banyak yang lainnya. Hal ini membuktikan, bahwasannya Indonesia menginjak usia kemerdekaan ke-76 belum merdeka dari segi kedaulatan pangan.
Sementara itu, jika dilihat dari sisi nilai mata uang, setidaknya Indonesia pada 2019 mengeluarkan Rp123,5 triliun guna membeli aneka macam pangan untuk konsumsi masyarakat. Salah satunya, yaitu kedelai yang memiliki nilai spesial dan digunakan menjadi kreasi produk bangsa. Bahkan produk tahu, tempe yang kini sudah dikenal seluruh dunia mendapatkan bahan baku dari impor.
“Tentu kita tidak bisa terima karena ini tidak wajar. Jadi kita perlu mengajak piihak terkait dengan melihat fakta yang ada. Paramasera mencoba untuk memulai suatu kelembagaan yang berusaha menjawab apa yang dibutuhan oleh banyak pihak, sebab koperasi sudah dianggap terlalu lama dikalangan populer,” jelasnya.