Saiful Mujani Kritik Pemilihan Rektor UIN oleh Menteri Agama
Fajar adhitya
Rabu, 16 November 2022 - 19:26 WIB
Gedung UIN Ciputat (foto: istimewa)
Saiful Mujani merespons penjelasan Kementerian Agama terkait pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan (PTK) atau universitas Islam negeri (UIN). Guru Besar UIN Sjarif Hidayatullah Jakarta ini bahkan menilai sebaiknya PMA Nomor 68 Tahun 2015 layak untuk dicabut.
“Dikatakan pemilihan rektor oleh senat politis, tidak akademik. itu tidak benar,” kata Saiful dikutip akun Twitter pribadinya, Rabu (16/11/2022).
Dia lalu membandingkan pemilihan rektor oleh senat daripada pemilihan oleh tim seleksi Kementerian Keagamaan. Menurutnya, keduanya sama-sama politis, tapi pemilihan rektor yang ditentukan Menteri Agama lebih buruk.
Baca juga:Pemilihan Rektor UIN Tuai Polemik, Ini Penjelasan Kemenag
“Pemilihan rektor oleh seorang diri Menag maupun senat sama politik dalam skala kementerian dan kampus. Bedanya, pemilihan oleh menag sendiri jahiliyah: tak beradab, bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat terpelajar/kampus yang mengedepankan partisipasi dari bawah dalam memilih pemimpin,” imbuh Saiful.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu berpandangan, pemilihanrektorjauh lebih beradab jika dilakukan oleh senat. Mekanisme senat dinilai lebih mengedepankan norma-norma komunitas terpelajar yang partisipasi, transparan, kompetitif, berdebat, konsensus atau voting dengan suara terbanyak yang tidak ada di dalam prosedur pemilihan rektor yang berlaku sekarang di Kemenag.
“Senat dilibatkan hanya untuk inventaris nama-nama calon dan administrasi. Memang ada penilaian kualitatif tapi tidak menentukan karena senat tak punya hak pilih. Dalam aturan menag sekarang tidak ada mekanisme kontrol bahwa penilaian itu diterjemahkan ke dalam keputusan akhir,” jelasnya.
“Dikatakan pemilihan rektor oleh senat politis, tidak akademik. itu tidak benar,” kata Saiful dikutip akun Twitter pribadinya, Rabu (16/11/2022).
Dia lalu membandingkan pemilihan rektor oleh senat daripada pemilihan oleh tim seleksi Kementerian Keagamaan. Menurutnya, keduanya sama-sama politis, tapi pemilihan rektor yang ditentukan Menteri Agama lebih buruk.
Baca juga:Pemilihan Rektor UIN Tuai Polemik, Ini Penjelasan Kemenag
“Pemilihan rektor oleh seorang diri Menag maupun senat sama politik dalam skala kementerian dan kampus. Bedanya, pemilihan oleh menag sendiri jahiliyah: tak beradab, bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat terpelajar/kampus yang mengedepankan partisipasi dari bawah dalam memilih pemimpin,” imbuh Saiful.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu berpandangan, pemilihanrektorjauh lebih beradab jika dilakukan oleh senat. Mekanisme senat dinilai lebih mengedepankan norma-norma komunitas terpelajar yang partisipasi, transparan, kompetitif, berdebat, konsensus atau voting dengan suara terbanyak yang tidak ada di dalam prosedur pemilihan rektor yang berlaku sekarang di Kemenag.
“Senat dilibatkan hanya untuk inventaris nama-nama calon dan administrasi. Memang ada penilaian kualitatif tapi tidak menentukan karena senat tak punya hak pilih. Dalam aturan menag sekarang tidak ada mekanisme kontrol bahwa penilaian itu diterjemahkan ke dalam keputusan akhir,” jelasnya.