PPP: Politik Identitas Tidak Bisa Diharamkan Secara Total
Muhajirin
Rabu, 16 November 2022 - 21:30 WIB
Waketum PPP, Arsul Sani dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11/2022) (foto: LANGIT7.ID/Muhajirin)
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai, politik identitas tidak bisa diharamkan secara total. Identitas menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari setiap individu maupun kelompok.
“Politik identitas bukan barang yang harus atau diharamkan sama sekali, atau dinihilkan. Karena kita ini pasti dalam setiap kehidupan kita menunjukkan identitas kita,” kata Arsul Sani dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Harus ada keseimbangan dalam membicarakan politik identitas. Menurut Arsul, narasi yang perlu dikedepankan adalah menihilkan politik identitas yang memiliki potensi memecah-belah anak bangsa. Jadi, bukan mengharamkan politik identitas 100 persen.
Baca Juga:Teori Ibnu Khaldun: Politik Identitas Kunci Terbentuknya Sebuah Bangsa
“Kalau kita katakana jangan gunakan politik identitas, misal agama, nanti ada yang bilang ‘kan kebijakan UU ada yang mengartikulasikan politik identitas’. Contoh, Pilkada Papua dalam UU Otsus Papua, yang boleh mencalonkan diri harus orang Papua,” kata Arsul.
UU Otsus Papua yang mengatur tentang Pilkada harus dihormati sebagai salah satu elemen yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat Papua. Demikian pula keistimewaan Aceh dan Yogyakarta. Menurut Arsul, keistimewaan itu merupakan identitas yang tidak bisa diingkari.
“Itu kan identitas juga. Jadi, ini juga harus kita berhati-hati, karena banyak di antara pejabat yang mengatakan ‘kita tidak boleh sama sekali menggunakan politik identitas’,” kata Arsul.
“Politik identitas bukan barang yang harus atau diharamkan sama sekali, atau dinihilkan. Karena kita ini pasti dalam setiap kehidupan kita menunjukkan identitas kita,” kata Arsul Sani dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Harus ada keseimbangan dalam membicarakan politik identitas. Menurut Arsul, narasi yang perlu dikedepankan adalah menihilkan politik identitas yang memiliki potensi memecah-belah anak bangsa. Jadi, bukan mengharamkan politik identitas 100 persen.
Baca Juga:Teori Ibnu Khaldun: Politik Identitas Kunci Terbentuknya Sebuah Bangsa
“Kalau kita katakana jangan gunakan politik identitas, misal agama, nanti ada yang bilang ‘kan kebijakan UU ada yang mengartikulasikan politik identitas’. Contoh, Pilkada Papua dalam UU Otsus Papua, yang boleh mencalonkan diri harus orang Papua,” kata Arsul.
UU Otsus Papua yang mengatur tentang Pilkada harus dihormati sebagai salah satu elemen yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat Papua. Demikian pula keistimewaan Aceh dan Yogyakarta. Menurut Arsul, keistimewaan itu merupakan identitas yang tidak bisa diingkari.
“Itu kan identitas juga. Jadi, ini juga harus kita berhati-hati, karena banyak di antara pejabat yang mengatakan ‘kita tidak boleh sama sekali menggunakan politik identitas’,” kata Arsul.