LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Umum
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai,
politik identitas tidak bisa diharamkan secara total. Identitas menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari setiap individu maupun kelompok.
“
Politik identitas bukan barang yang harus atau diharamkan sama sekali, atau dinihilkan. Karena kita ini pasti dalam setiap kehidupan kita menunjukkan identitas kita,” kata Arsul Sani dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Harus ada keseimbangan dalam membicarakan
politik identitas. Menurut Arsul, narasi yang perlu dikedepankan adalah menihilkan politik identitas yang memiliki potensi memecah-belah anak bangsa. Jadi, bukan mengharamkan politik identitas 100 persen.
Baca Juga: Teori Ibnu Khaldun: Politik Identitas Kunci Terbentuknya Sebuah Bangsa
“Kalau kita katakana jangan gunakan politik identitas, misal agama, nanti ada yang bilang ‘kan kebijakan UU ada yang mengartikulasikan politik identitas’. Contoh, Pilkada Papua dalam UU Otsus Papua, yang boleh mencalonkan diri harus orang Papua,” kata Arsul.
UU Otsus Papua yang mengatur tentang Pilkada harus dihormati sebagai salah satu elemen yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat Papua. Demikian pula keistimewaan Aceh dan Yogyakarta. Menurut Arsul, keistimewaan itu merupakan identitas yang tidak bisa diingkari.
“Itu kan identitas juga. Jadi, ini juga harus kita berhati-hati, karena banyak di antara pejabat yang mengatakan ‘kita tidak boleh sama sekali menggunakan politik identitas’,” kata Arsul.
Baca Juga: Menjernihkan Makna dan Posisi Politik Identitas
Arsul mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu bagian dari budaya politik Indonesia yang harus diperbaiki. Budaya itu masuk ke dalam sistem berbangsa dan bernegara, sehingga harus diperhatikan secara seksama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita sudah memilih jalan demokrasi. Memang yang namanya sistem dari waktu ke waktu perlu diperbaiki, kalau hal yang kita jalankan selama ini ada hal yang tidak sempurna, juga efek negatifnya,” kata Arsul.
(jqf)