LANGIT7.ID, Jakarta - Penulis buku "Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern", Eman Sulaeman menjelaskan bahwa identitas adalah entitas yang melekat dalam diri manusia. Karena itu, identitas adalah keniscayaan, termasuk dalam urusan politik.
Merujuk teori Ashabiyah atau solidaritas sosialnya sosiolog Ibnu Khaldun, politik identitas merupakan kunci terbentuknya sebuah bangsa. Eman mencontohkan bagaimana sentimen identitas yang lekat dalam perjuangan kemerdekaan RI.
“Even kemerdekaan RI sejatinya kalau kita bawa sentimen identitas punya peran besar. Jadi kalau mengatakan jangan bawa politik identitas dalam dunia politik sebetulnya Indonesia tidak pernah merdeka kecuali ada politik identitas,” kata Eman dalam diskusi buku di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).
Dalam bukunya, Eman menuliskan bahwa tolak ukur utama
politik identitas dalam sejarah kemerdekaan RI bukan saja semangat nasionalisme, tapi juga agama.
Baca juga: Menjernihkan Makna dan Posisi Politik IdentitasSejak periode prakemerdekaan sampai sekarang, sejarah mencatat banyak tokoh, komunitas, dan lembaga keagamaan yang berperan besar merebut kemerdekaan.
“Dahulu banyak tokoh pemuka agama, terutama para kiai di pesantren dan kampung-kampung mampu menggerakkan dan berjuang melawan penjajah dengan simbol spirit keagamaan; jihad fi sabilillah, dalam melawan penjajah,” tulis Eman Sulaeman.
Adapun teori Ashabiyah yang dicetuskan
Ibnu Khaldun barasal dari kata ashaba yang bermakna mengikat. Secara fungsional, ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial.
Menurut Ibnu Khaldun, jelas Eman dalam bukunya, setiap entitas tertentu memerlukan tempat di mana mereka bisa hidup untuk menjaga eksistensinya.
Baca Juga: Bias Politik Identitas di Indonesia, Selalu Dikaitkan pada Agama Pada mulanya, solidaritas sosial tumbuh oleh pertalian darah, tapi kemudian berkembang dalam karakter kekeluargaan dan rasa persaudaraan.
Karenanya, jelas Ibnu Khaldun, kesatuan masyarakat dan solidaritas sosial menjadi semacam sifat alam. Inilah mengapa solidaritas sosial menjadi syarat bagi kekuasaan dan dengan itu pula kepemimpinannya dapat ditentukan keberlangsungannya.
Menurut Eman, banyak pula ayat Al-Qur'an yang menekankan maslah identitas. Karenanya, politik identitas tidak bisa dilarang dan sah-sah saja membawanya menjadi alat perjuangan politik.
Hanya saja, yang menjadi masalah, kata Eman, bukan pada politik identitas, tapi bagaimana politik identias itu digunakan. Eman mencontohkan bagaimana praktik politik identitas yang buruk dalam momen elektoral.
Seseorang tokoh perempuan, misalnya, tiba-tiba saja berjilbab padahal dalam kesehariannya tidak berhijab, atau banyak tokoh politik yang bersilaturahmi ke kiai-kiai.
“Sowan ke tempat ini datang ke tempat ini itu lalu berubah baju politiknya, yang tadinya tidak mengenakan jilbab tiba-tiba menggunakan hijab, kan itu bagian dari simbol identitas,” kata Eman.
(sof)